Connect with us

Nasional

Bawaslu: Caleg Jangan Coba-coba Melakukan Politik Uang

Published

on

Kabarpolitik.com, SINGKAWANG – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Zulita meminta kepada partai politik untuk dapat melaksanakan kampanye sesuai aturan dan tidak melakukan kampanye di luar jadwal.

“Larangan-larangan dalam kampanye saya rasa sudah ada di dalam Undang-Undang dan PKPU, sehingga kami akan selalu mengawasi jalannya kampanye di lapangan,” ujar Zulita, seperti dilansir Antara, Rabu (14/11).

Menurut Zulita, pihaknya akan selalu melakukan pencegahan daripada memberikan penindakan pelanggaran kampanye.

“Kita akan selalu melakukan pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan melalui sosialisasi maupun imbauan untuk mengingatkan calon-calon legislatif mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan,” paparnya.

Dia mengatakan, kalau sudah diingatkan tapi masih dilakukan hingga memunculkan dugaan-dugaan pelanggaran, maka dengan sangat terpaksa pihaknya akan melakukan tindakan.

Advertisement

“Terlebih, Bawaslu sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelanggaran administrasi dengan proses sidang,” ucap Zulita.

Sedangkan pada dugaan pelanggaran pidana saat kampanye, lanjut dia, maka pelanggaran ini akan ditangani Sentra Gakkumdu yang melibatkan tiga lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Jadi jangan main-main ya. Apalagi ada calon yang coba-coba melakukan politik uang,” kata Zulita.

Zulita mempersilakan para calon anggota legislatif (caleg) yang masih ragu untuk langsung berkoordinasi dengan Bawaslu maupun jajaran yang ada di Pengawas Pemilu Kelurahan (PPK) maupun Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Menurutnya, masa kampanye Pemilu 2019 yang diberikan cukup panjang, yakni lebih kurang 7 bulan, dimana, kampanye sudah dimulai sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019 mendatang.

Advertisement

“Sementara dari 14-17 April 2019 memasuki masa tenang. Terkait dengan masa tenang ini, saya harapkan sudah tidak ada lagi atribut kampanye maupun kegiatan kampanye dalam bentuk apapun,” tuturnya.

Maka dari itu, Zulita mengimbau kepada partai politik untuk bisa menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya jika sudah memasuki masa tenang kelak.

“Lebih baik menertibkan sendiri ketimbang ditertibkan Bawaslu dan Satpol PP,” pungkasnya. (lp6)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...