Hari Demokrasi Internasional, Rahmat Mirzani Djausal: Setiap Orang Bebas Menyampaikan Pendapat

Tak banyak yang tahu jika tanggal 15 September adalah Hari Demokrasi Internasional. Hal ini karena Hari Demokrasi Internasional jarang dirayakan seperti peringatan hari nasional ataupun internasional lainnya.

Namun, sebagai negara penganut demokrasi bahkan terbesar ketiga di dunia, kita pantas bersyukur dengan adanya peringatan Hari Demokrasi Internasional. Hal ini disampaikan oleh Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Sabtu (15/09/2018).

Menurutnya, nilai-nilai yang ada dalam demokrasi sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Karena dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Lebih lanjut, Mirza sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal mengatakan dibawah sistem demokrasi memungkinkan setiap orang bebas menyampaikan pendapat.

Dalam Pemilu, Pilpres maupun Pikada setiap orang bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hal itulah yang membuat sistem demokrasi dipuji oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Indonesia.

“Demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi tidak ada yang lebih baik dari sistem ini. Maka patutlah kita bersyukur, Indonesia sudah berhasil menjalankan demokrasi sejak reformasi 98,” katanya.

Meski demikian, Mirza sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal menegaskan masih banyak hal yang harus dibenahi dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Terutama masalah kesejahteraan ekonomi yang hingga kini masih terjadi kesenjangan yang lebar antara yang kaya dan miskin.

Bacaleg yang maju dari Partai Gerindra itu meminta pemerintah lebih memperhatikan kembali persoalan kesenjangan ekonomi tersebut. Karena hal itu adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan.

“Saya rasa masih banyak persoalan yang harus segera diselesailan oleh pemerintah, salah satunya soal kesejahteraan. Sebagai rakyat kita tentu berharap pemerintah bisa mengatasi hal ini, agar tidak ada lagi rakyat yang kelaparan atau tidak bisa mengenyam pendidikan,” ungkap Mirza saat dimintai tanggapannya tentang persoalan negeri ini.

Selain itu, Mirza juga menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang belakangan ini dialami oleh Ulama di Indonesia. Menurutnya, hal itu semestinya tidak lagi terjadi dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dijunjung tinggi, jika ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.

“Saya juga merasa miris, katanya negara demokrasi tapi masih ada persekusi yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh kelompok-kelompok yang mengtasnamakan pembela pancasila. Ulama mau dakwah ditolak, seperti yang dialami Ustadz Abdul Somad, ini tak bisa terus dibiarkan,” pungkasnya.