Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem penerimaan daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi. Hal ini disampaikannya dalam sarasehan pendapatan daerah bersama Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, Kamis (9/5/2025).

Kahfi mendorong pemerintah daerah menjajaki kerjasama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi secara daring.

“Kerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya seharusnya sudah mulai dilakukan. Ini langkah relevan dan praktis di era digital,” ujar Kahfi.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran daerah, agar dana yang masuk tidak diselewengkan.

“Penggunaan QRIS harus dipastikan langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa celah kecurangan,” tegasnya.

Menurut Kahfi, digitalisasi bukan hanya soal kemudahan akses, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

“Elektronifikasi mampu menutup celah penyalahgunaan dan memastikan seluruh dana terhimpun dengan benar,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut digitalisasi akan mempermudah masyarakat membayar kewajiban mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

“Digitalisasi juga menghapus hambatan jarak dan waktu. Masyarakat bisa bayar kapan saja, dari mana saja,” tambahnya.

Kahfi turut menyoroti rendahnya capaian target retribusi parkir yang hanya mencapai Rp40 miliar dari target Rp100 miliar. Ia menilai hal ini sebagai bukti perlunya sistem pembayaran yang lebih modern dan terintegrasi.

“Pencapaian target retribusi parkir yang rendah harus menjadi perhatian. Solusinya bisa melalui penerapan sistem elektronik yang lebih akurat dan transparan,” ucapnya.

Ia berharap melalui digitalisasi dan dukungan kebijakan yang tepat, pendapatan daerah dapat meningkat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.