Connect with us

Politik

PKB Tak Mau Asal Pilih Ketua DPW, Gus Halim Tegaskan Semua Harus Lulus Ujian

Published

10 bulan ago

on

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia. UKK tahap pertama gelombang perdana ini diikuti 50 calon ketua DPW dan berlangsung selama dua hari di kantor DPP PKB, Jakarta, 8-9 Desember 2025.rnKetua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Halim, menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan komitmen PKB untuk memastikan proses rekrutmen pemimpin wilayah berjalan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.rn“UKK ini adalah bentuk transparansi PKB dalam menjaring calon ketua DPW. Kita ingin memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas, karakter kepemimpinan, dan integritas yang kuat,” tegas Gus Halim di Jakarta, Senin (8/12/2025).rn“UKK ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ikhtiar serius PKB memastikan bahwa calon ketua DPW benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan memimpin. Kekuatan PKB di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya,” sambungnya.rnGus Halim menjelaskan bahwa UKK sejalan dengan gagasan dan arah perjuangan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menempatkan penguatan struktur sebagai fondasi utama bangunan politik PKB. Menurutnya, Cak Imin selalu menekankan bahwa kemenangan PKB tidak boleh bertumpu pada figur semata, melainkan pada struktur yang modern, solid, dan dikelola oleh pemimpin yang kompeten.rn“Gagasan besar Ketua Umum adalah membangun struktur yang berdaya, struktur yang benar-benar bekerja untuk rakyat. UKK ini adalah penerjemahan langsung dari visi itu. Kita ingin memastikan setiap DPW berada di tangan pemimpin yang punya kecakapan dan orientasi perjuangan yang selaras dengan garis kepemimpinan beliau,” kata Gus Halim.rnUntuk menjamin objektivitas penilaian, DPP PKB melibatkan pihak profesional yang secara khusus dihadirkan sebagai penguji. Para kandidat diwajibkan menjalani serangkaian tes psikometri dan penilaian kepemimpinan, mulai dari FCAT, MSDT, tes grafis, FTPI hingga LSQ.rnPada hari kedua, peserta memasuki tahap penilaian substantif melalui presentasi gagasan dan pemaparan visi–misi. Setelah itu, para calon ketua DPW mengikuti Leaderless Group Discussion (LGD) untuk mengukur kemampuan kolaborasi, komunikasi strategis, pemecahan masalah, hingga kepemimpinan situasional.rnMenurut Gus Halim, seluruh rangkaian UKK dirancang untuk menyiapkan pemimpin DPW PKB yang adaptif, visioner, dan siap memperkuat konsolidasi partai di tingkat provinsi. “Kami ingin DPW dipimpin oleh kader terbaik. Mereka yang bukan hanya punya gagasan besar, tetapi juga energi dan komitmen untuk membesarkan PKB dan melayani rakyat,” ujarnya.rnGus Halim menegaskan bahwa PKB membutuhkan ketua DPW yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, visi pembangunan, dan kemampuan menggerakkan struktur hingga tingkat akar rumput.rn“PKB tumbuh karena kerja kolektif. Maka para pemimpinnya harus kuat, matang, dan mampu membawa energi positif bagi kemajuan partai. UKK ini adalah gerbang awal untuk menyeleksi kader terbaik,” ujarnya.rnUKK ini akan berlanjut dalam beberapa gelombang hingga seluruh provinsi menyelesaikan proses penilaian kepemimpinan secara menyeluruh. PKB, kata Gus Halim, menargetkan seluruh struktur wilayah dapat diperkuat secara menyeluruh.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...