Politik
Danang Wicaksana Dorong Percepatan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Published
9 bulan agoon
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta seluruh pihak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menegaskan, pemulihan jalan, jembatan, hingga sarana transportasi menjadi kunci untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Bencana alam yang terjadi di Sumatera membutuhkan respons bersama,” ujar Danang Wicaksana, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, percepatan pemulihan infrastruktur harus melibatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Semua pihak harus bergandengan tangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” sambungnya.
Danang menekankan, percepatan pemulihan tetap harus mengedepankan kualitas pekerjaan dan prinsip transparansi. Ia menilai pengawasan ketat mutlak diperlukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak.
“Hal ini penting, karena kami menerima informasi adanya sejumlah kendala di lapangan akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan sabotase dan menghambat proses pemulihan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung insiden hilangnya baut jembatan bailey di Aceh serta beberapa kejadian serupa di daerah lain. Meski demikian, Danang mengapresiasi peran aktif TNI/Polri dan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pemulihan infrastruktur di lapangan.
“Gotong royong adalah jati diri bangsa. Dengan semangat saling mendukung, saya optimistis wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Diketahui, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi di Aceh, Selasa (30/12/2025).
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang dibentuk DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Kami berharap ke depan ada perwakilan dari kementerian dan lembaga, masing-masing satu orang, untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan mampu mempercepat koordinasi sekaligus memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan pascabencana di lapangan.
You may like
Wapres Bahas Akselerasi Pendidikan di Indonesia Timur Bersama RAPI
Susunan Kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2026–2031
Gerindra Berhasil Mendorong Solusi Pembiayaan Inovatif Untuk Percepatan Pembangunan Daerah
Terima Jemaat GKPI Rajeg, Wapres Tekankan Kerukunan dan Kebebasan Beribadah
Atas Nama Negara, Menhan Sjafrie Anugerahkan Satyalancana Dharma Samudera kepada Personel JMSDF yang Terlibat Penanganan Karhutla
BPIH 2027 Belum Final, Abdul Wachid Sebut Komponen Penerbangan Masih Jadi Kendala
Konflik Lahan Rante Balla Memanas, Habiburokhman: Komisi III DPR Akan Panggil PT Masmindo dan Pemda
Karhutla Masif, Darori Wonodipuro Dorong Penguatan Pengamanan hingga Tingkat Desa
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

