Politik
Danang Wicaksana Dorong Percepatan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Published
7 bulan agoon
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta seluruh pihak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menegaskan, pemulihan jalan, jembatan, hingga sarana transportasi menjadi kunci untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Bencana alam yang terjadi di Sumatera membutuhkan respons bersama,” ujar Danang Wicaksana, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, percepatan pemulihan infrastruktur harus melibatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Semua pihak harus bergandengan tangan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” sambungnya.
Danang menekankan, percepatan pemulihan tetap harus mengedepankan kualitas pekerjaan dan prinsip transparansi. Ia menilai pengawasan ketat mutlak diperlukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak.
“Hal ini penting, karena kami menerima informasi adanya sejumlah kendala di lapangan akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan sabotase dan menghambat proses pemulihan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung insiden hilangnya baut jembatan bailey di Aceh serta beberapa kejadian serupa di daerah lain. Meski demikian, Danang mengapresiasi peran aktif TNI/Polri dan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pemulihan infrastruktur di lapangan.
“Gotong royong adalah jati diri bangsa. Dengan semangat saling mendukung, saya optimistis wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Diketahui, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi di Aceh, Selasa (30/12/2025).
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang dibentuk DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Kami berharap ke depan ada perwakilan dari kementerian dan lembaga, masing-masing satu orang, untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan mampu mempercepat koordinasi sekaligus memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan pascabencana di lapangan.
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 941/Singa Perbangsa, Tekankan Pengabdian Prajurit untuk Rakyat dan Negara
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 939/Macan Putih, Dorong Pemberdayaan Wilayah Dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat
Wamenhan RI Terima Audiensi Rektor Unhan beserta DPP KIPI, Bahas Penguatan Ilmu Pertahanan
Wamenhan Terima Audiensi Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung
Sufmi Dasco Ahmad Fasilitasi Penyelesaian Aspirasi Pekerja PT Sinergi Gula Nusantara
Keselamatan Nelayan Jadi Prioritas, Novita Wijayanti Salurkan Life Jacket di Cilacap
Gerindra Serang Wujudkan Mimpi Pelajar Kurang Mampu untuk Melanjutkan Pendidikan
Presiden Prabowo: Anak Buruh dan Petani Jadi Lulusan Terbaik IPDN, Bukti Meritokrasi Berjalan
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

