Politik
Habiburokhman: KUHP-KUHAP Baru Buka Jalan Restorative Justice
Published
6 bulan agoon
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis menjadi bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, berbeda dengan praktik di masa lalu ketika RJ sulit diterapkan karena tidak diatur dalam KUHP dan KUHAP lama, kini mekanisme tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, KUHP baru dan KUHAP baru secara tegas membuka ruang penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
“Kami mengapresiasi Kapolda Metro Jaya beserta jajaran yang bekerja keras mengimplementasikan mekanisme restorative justice dalam perkara ini,” ujar Habiburokhman di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Komisi III DPR RI, lanjutnya, juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo serta Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis yang telah mengedepankan sikap legowo dan menanggalkan ego masing-masing, sehingga tercapai perdamaian dan penghentian penyidikan.
“Kami berharap kasus-kasus lain terkait isu ijazah Pak Jokowi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, yang sejalan dengan budaya bangsa kita dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Joko Widodo dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Penyelesaian perkara tersebut ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif.
“Sudah (diterbitkan SP3),” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin saat dikonfirmasi media, Jumat (16/1/2026).
Iman menjelaskan, penghentian penyidikan dilakukan dengan mengakomodasi permohonan para pihak yang sepakat menempuh jalur perdamaian melalui restorative justice.
“Hukum ditegakkan untuk menghadirkan rasa keadilan, memberikan kepastian, dan mewujudkan kemanfaatan hukum itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari lima tersangka, yakni Eggy Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Sementara itu, klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa. Diketahui, Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis telah menyambangi Presiden Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 8 Januari 2026.
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 941/Singa Perbangsa, Tekankan Pengabdian Prajurit untuk Rakyat dan Negara
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 939/Macan Putih, Dorong Pemberdayaan Wilayah Dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat
Wamenhan RI Terima Audiensi Rektor Unhan beserta DPP KIPI, Bahas Penguatan Ilmu Pertahanan
Wamenhan Terima Audiensi Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung
Sufmi Dasco Ahmad Fasilitasi Penyelesaian Aspirasi Pekerja PT Sinergi Gula Nusantara
Keselamatan Nelayan Jadi Prioritas, Novita Wijayanti Salurkan Life Jacket di Cilacap
Gerindra Serang Wujudkan Mimpi Pelajar Kurang Mampu untuk Melanjutkan Pendidikan
Presiden Prabowo: Anak Buruh dan Petani Jadi Lulusan Terbaik IPDN, Bukti Meritokrasi Berjalan
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

