Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran dan Pemberantasan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Presiden menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian yang berlebihan. Langkah tersebut, tegasnya, memungkinkan pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar rakyat dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita sudah tahu masalahnya. Infrastruktur kurang, ya bangun. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, siapkan pangan. Tidak perlu terlalu banyak analisa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran serta meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Ia mengapresiasi kinerja Danantara yang dalam waktu kurang dari satu tahun mampu mencatatkan hasil efisiensi dan reformasi hingga empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya dapat laporan sementara, hasil efisiensi dan reformasi sudah melahirkan capaian empat kali lipat dari tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus ditingkatkan,” ucapnya.

Presiden pun menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset) di atas 8 persen.

“Kau patok 7 persen, saya patok 8 persen. Harus bisa lebih dari 8 persen. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekad memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Ia menekankan tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, penyelewengan, manipulasi, semua tingkatan,” tegas Presiden.

“Tidak ada kompromi. Kita tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” tandas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada reformasi tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas sebagai fondasi Indonesia menuju negara maju.