Connect with us

Politik

Novita Wijayanti Minta Pengamanan Kapal Merak–Bakauheni Diperketat Jelang Mudik Lebaran

Published

on

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk memperketat pengamanan dan pengawasan di kapal penyeberangan rute Pelabuhan Merak – Pelabuhan Bakauheni. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi tindak pencurian saat puncak arus mudik Lebaran mendatang.

Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan Merak–Bakauheni. Pasalnya, pada masa mudik Lebaran 2025 lalu sempat muncul sejumlah laporan kasus pencurian di atas kapal yang ramai diberitakan.

“Saya minta pihak ASDP bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memperketat pengamanan agar maraknya kasus pencurian di atas kapal yang memanfaatkan kepadatan penumpang saat mudik Lebaran tahun lalu tidak terulang lagi pada tahun ini,” ujar Novita saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan para mitra kerja dalam rangka persiapan arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (12/3/2026).

Novita juga menyoroti perlunya langkah antisipasi terhadap potensi kemacetan saat antrean kendaraan memasuki kawasan pelabuhan akibat penyempitan jalan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan lampu penerangan jalan di area pelabuhan dan sekitarnya, mengingat banyak pemudik yang melakukan perjalanan pada malam hari.

“Lampu penerangan jalan di area Pelabuhan Merak dan sekitarnya sekali lagi saya ingatkan agar benar-benar diperhatikan. Banyak pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan Merak–Bakauheni pada malam hari sehingga penerangan jalan sangat penting,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Advertisement

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu juga menekankan pentingnya kesiapan tim kesehatan selama periode mudik. Menurutnya, perlu disiapkan jalur khusus bagi ambulans agar dapat bergerak cepat apabila terjadi keadaan darurat medis di tengah kepadatan arus kendaraan.

“Terakhir, harus dipastikan peralatan keselamatan seperti pelampung tersedia sesuai jumlah penumpang. Selain itu, jumlah penumpang kapal juga harus sesuai dengan kapasitas dan aturan yang berlaku,” tutup Novita.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...