Politik
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Reformasi Ekonomi dan Kemitraan Strategis Indonesia–Jepang
Published
6 bulan agoon
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi dan transformasi ekonomi nasional untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan responsif. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kunci pada Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Imperial Hotel Tokyo, Senin (30/3/2026), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa di tengah dunia yang semakin terhubung, hubungan ekonomi yang erat dan saling menguntungkan menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan perdamaian. Ia meyakini bahwa hasil positif dari kemitraan ekonomi akan berdampak baik bagi seluruh rakyat.
“Itulah keyakinan saya. Jika ada kemitraan nyata antara ekonomi dan industri Jepang dengan Indonesia, kedua bangsa kita akan mendapat manfaat. Ketika kedua bangsa mendapat manfaat, ini menjadi pilar perdamaian dan stabilitas,” ujar Presiden.
Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, pemerintah terus melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur, termasuk penghapusan aturan yang tidak relevan. Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk gugus tugas khusus untuk menangani hambatan investasi secara cepat dan langsung.
“Gugus tugas ini terbukti efektif. Banyak masalah telah terselesaikan karena langsung ke intinya,” tegasnya.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa investor dapat langsung menyampaikan pengaduan melalui dirinya, duta besar, perwakilan, MITI, JETRO, atau Keidanren. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil cepat dan efektif.
“Seorang Presiden modern adalah CEO negara. Dia harus mengetahui dan menyelesaikan masalah dengan sangat cepat,” ucapnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan di tengah dinamika global yang berubah cepat. Ia menekankan bahwa kerja sama tim yang baik, khususnya kemitraan Indonesia–Jepang, adalah kunci untuk mendapatkan hasil terbaik.
“Jika otak-otak terbaik dari kedua belah pihak bekerja sama, kita bisa mencapai hal-hal baik dengan sangat cepat. Kemitraan Jepang–Indonesia akan memperoleh hasil optimal jika kita bekerja bersama,” paparnya.
Untuk itu, Presiden Prabowo menyambut peningkatan kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan bersama dan memperdalam kerja sama kedua negara.
“Peningkatan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang akan membuka peluang baru. Saat ini adalah momentum tepat untuk memperkuat kerja sama. Kami siap bergerak cepat dan menyambut Anda. Jika ingin datang ke Indonesia, kami siap bekerja sama,” tandasnya.
Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Jepang, Bahas Penguatan Kemitraan Pertahanan
Sekjen Kemhan Terima Audiensi Direksi Bank BTN, Bahas Peluang Penguatan Kerja Sama
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakercab Gerindra Banda Aceh Diwarnai Santunan Anak Yatim
Endang Thohari Salurkan Alsintan Rp2,15 Miliar untuk Petani Cianjur
Hekal Dorong Pembiayaan Produktif untuk Perkuat UMKM Sulut
Andi Amar Sulaiman Soroti Implementasi KUHP-KUHAP Baru, APH Diminta Tak Keliru Menerapkan Hukum
Hilirisasi Perikanan Diperkuat, Titiek Soeharto Dorong Produk Lokal Siap Ekspor
Habiburokhman Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Tangkap Terduga Pelaku Penendangan Perempuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

