Connect with us

Politik

Antrean Panjang di Merak, Bambang Haryo Minta Penambahan Dermaga Segera

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak evaluasi dan penambahan dermaga di Pelabuhan Merak menyusul antrian panjang saat arus mudik-balik Lebaran 2026. Ia menilai minimnya dermaga aktif membuat lebih dari 60 persen kapal tidak dapat beroperasi saat puncak kepadatan.

BHS sapaan akrabnya mengapresiasi kelancaran arus mudik tahun ini, namun menegaskan masih ada persoalan mendasar di lintasan strategis Jawa–Sumatera yang perlu segera dibenahi.

“Saya melihat arus dari Jawa cukup lancar, dan kami mengapresiasi Kementerian Perhubungan, GAPASDAP, ASDP, serta Kepolisian. Namun, arus balik dari Bakauheni tetap harus diantisipasi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Legislator Gerindra itu menyoroti keterbatasan dermaga yang berdampak langsung pada operasional kapal. Dari 72 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal beroperasi reguler, ditambah lima kapal di dermaga darurat.

“Dengan hanya tujuh dermaga aktif, lebih dari 60 persen armada tidak bisa dioperasikan saat kondisi padat,” jelasnya.

Advertisement

Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), ia mendesak PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator segera melakukan evaluasi dan penambahan dermaga.

Menurutnya, penambahan dermaga akan berdampak signifikan. Satu pasang dermaga dapat menambah empat kapal operasional, sementara dua pasang dermaga bisa menambah hingga delapan kapal atau meningkatkan kapasitas sekitar 35 persen.

Ia juga mengingatkan tren kenaikan pengguna penyeberangan yang mencapai 8–12 persen per tahun, serta potensi lonjakan seiring tersambungnya jalan tol di Sumatera.

Selain itu, BHS menegaskan bahwa distribusi logistik tidak boleh terganggu. Ia menyoroti adanya antrean kendaraan logistik yang harus menunggu berhari-hari.

“Angkutan logistik tidak boleh dikorbankan karena bisa berdampak pada perdagangan dan industri,” tegasnya.

Advertisement

Di akhir pernyataannya, BHS menekankan bahwa penggunaan dermaga darurat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Ia mendesak pembangunan dermaga baru segera direalisasikan agar persoalan kemacetan saat Lebaran dapat diatasi secara permanen.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...