Bob Hasan: Prolegnas 2026 Diperkuat dengan 5 RUU Strategis Baru

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat evaluasi bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Rabu (15/4/2026).

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa penambahan ini merupakan hasil pembahasan lintas lembaga antara DPR, pemerintah, dan DPD RI.

“Berdasarkan pembahasan bersama kementerian dan DPD RI, Baleg telah menerima sejumlah usulan tambahan, termasuk RUU tentang perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya merupakan usul inisiatif pemerintah kini diubah menjadi usul inisiatif DPR sekaligus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Dengan perubahan tersebut, terdapat empat RUU baru berstatus usul inisiatif DPR, yakni:

• RUU tentang Penyiaran
• RUU tentang Profesi Kurator
• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selain itu, Baleg juga menyepakati satu RUU usulan pemerintah untuk dimasukkan dalam prioritas, yaitu RUU Pelelangan. Dalam prosesnya, terjadi perubahan nomenklatur dari sebelumnya “Pelelangan Aset” menjadi “Pelelangan”.

Tak hanya penambahan, rapat juga menyepakati perubahan nomenklatur dan status sejumlah RUU lain. RUU Masyarakat Hukum Adat diubah menjadi RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk penyederhanaan istilah sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan regulasi.

Sementara itu, RUU Narkotika dan Psikotropika yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah kini dialihkan menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026. Seluruh hasil kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan secara resmi.

Secara keseluruhan, revisi Prolegnas Prioritas 2026 mencerminkan upaya DPR bersama pemerintah dalam merespons kebutuhan hukum nasional yang semakin kompleks, mulai dari sektor lingkungan hidup, penyiaran, hingga perumahan dan tata kelola aset.

Dengan penambahan ini, DPR diharapkan dapat mempercepat penyelesaian regulasi strategis yang berdampak langsung pada masyarakat serta mendorong kepastian hukum di berbagai sektor.