Kamrussamad: Penguatan Rupiah Butuh Kolaborasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema *”Sinergi & Kolaborasi Bersama Menguatkan Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada Dolar”* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Kamrussamad, langkah Bank Indonesia melalui penyesuaian BI Rate dan penguatan instrumen moneter, serta kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Surat Berharga Negara (SBN), mulai mendapat respons positif dari pasar.

“Kami melihat ada sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal yang mulai dipahami pasar. Selain itu, tata kelola sektor keuangan dan pasar modal juga terus diperbaiki sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor,” ujarnya.

Ia juga mendukung perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional melalui skema *Local Currency Settlement* (LCS). Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terukur sesuai kepentingan ekonomi nasional.

“Penerapan Local Currency Settlement harus dilakukan secara gradual. Ini bukan semangat dedolarisasi, tetapi upaya memperluas pilihan mata uang dalam transaksi perdagangan global,” tegasnya.

Di sisi lain, Kamrussamad menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI terus mengawal penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Pembahasan di tingkat komisi telah selesai dan selanjutnya akan difinalisasi oleh Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penyusunan RAPBN 2027.

Legislator Gerindra itu berharap berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter dapat semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.