Connect with us

Nasional

Wamenhan RI Terima Audiensi Ketum DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Bahas Penguatan Sinergi dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Published

on

Wamenhan RI Terima Audiensi Ketum DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Bahas Penguatan Sinergi dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Achmad Fatahuddin, di Ruang Kerja Wamenhan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Audiensi tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu unsur pendukung ketahanan negara dari aspek nonmiliter. Selain itu, dibahas pula peran strategis perlindungan sosial bagi pekerja dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung stabilitas nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia kerja, dan organisasi pekerja perlu terus diperkuat guna mendukung perlindungan tenaga kerja sekaligus memperkokoh ketahanan nasional melalui konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Lebih lanjut, kedua pihak membahas peluang kerja sama, penguatan koordinasi, serta peningkatan komunikasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi dalam mendukung program-program strategis yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan dan ketahanan nasional.

Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Kapus Komcad Badan Cadangan Nasional Kemhan, dan Kasubdit Matfaskes Ditjen Kuathan Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...