Politik
Novita Wijayanti Desak Evaluasi Aturan BSPS, Jangan Persulit Warga Miskin
Published
4 minggu agoon
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera mengevaluasi serta menyederhanakan persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah. Menurutnya, sejumlah ketentuan yang terlalu kaku justru menghambat masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Hal tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Novita mencontohkan temuan di lapangan, di mana seorang warga tidak dapat menerima bantuan Bedah Rumah hanya karena lantai rumahnya sudah menggunakan tegel atau keramik, meski kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.
“Persyaratannya mohon tidak terlalu rumit. Ada rumah yang sudah tidak layak, tetapi lantainya sudah tegel. Padahal orang itu memang betul-betul tidak punya uang. Waktu itu ada yang mengajukan bantuan, tetapi ditolak karena syaratnya lantai harus tanah,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai aturan yang terlalu administratif justru menimbulkan ironi. Bahkan, menurutnya, muncul anggapan di masyarakat bahwa mereka harus membongkar tegel rumah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan program.
“Sampai ada yang mengatakan, ‘Tegelnya harus kita copot dulu supaya kelihatan tidak ada tegel.’ Artinya, persyaratan itu harus disederhanakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut.
Novita berharap pemerintah segera mengevaluasi petunjuk teknis pelaksanaan Program BSPS agar birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan perumahan.
Menurutnya, program Bedah Rumah harus berorientasi pada kondisi riil masyarakat, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

