Politik
Hekal Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Keuangan Nasional
Published
2 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem keuangan nasional. Menurutnya, mekanisme transisi kepemimpinan di BI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu berspekulasi.
Hekal mengajak seluruh pihak menghormati keputusan Perry Warjiyo beserta alasan pribadi yang melatarbelakanginya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Perry selama memimpin Bank Indonesia dan sepanjang karirnya di lembaga tersebut.
“Kita harus menghormati keputusan beliau untuk mengundurkan diri dan juga menghormati privasi atas apapun alasan yang menjadi keputusannya. Yang pasti kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi beliau selama menjadi Gubernur Bank Indonesia maupun selama berkarier di BI,” ujar Hekal, Selasa (28/7/2026).
Pejuang Politik Gerindra itu menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti kini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur BI hingga Presiden mengusulkan calon gubernur definitif kepada DPR RI.
Menurut Hekal, Destry memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk memastikan seluruh fungsi Bank Indonesia tetap berjalan optimal selama masa transisi. Selama ini, Destry juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta pelaksanaan kebijakan moneter.
“Saya rasa Ibu Destry punya kemampuan dan pengalaman yang cukup. Selama ini beliau juga menjadi penjaga gawang, terutama dalam pengendalian dan pengelolaan kurs rupiah terhadap dolar maupun mata uang lainnya. Jadi saya rasa beliau cukup mampu menjaga kinerja BI dalam masa transisi ini,” katanya.
Hekal juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang beredar, khususnya di media sosial. Ia menegaskan proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia telah berjalan sesuai koridor hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Kita tidak perlu berspekulasi terhadap informasi yang tidak memiliki dasar. Yang jelas kita bicara fakta dulu. Prosedur yang diamanatkan undang-undang sudah dijalankan, dan Deputi Gubernur Senior memang menjalankan tugas tersebut sesuai ketentuan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah XI tersebut.
Menutup keterangannya, Hekal menilai koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi kunci menjaga stabilitas sistem keuangan selama masa transisi kepemimpinan.
“Yang paling penting adalah koordinasi antara penjaga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Saya meyakini masa transisi ini dapat dilalui dengan baik sambil menunggu Presiden mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR,” pungkasnya.
Menhan RI Bersama Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Prancis Tinjau Latma PEGASE 2026
KRI Sriwijaya-100 Resmi Memperkuat Kekuatan Pertahanan Maritim Indonesia
PC PIRA Cilacap Ajak Warga Bergerak Bersama Jaga Lingkungan Lewat Indonesia ASRI
Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Oktober 2026
Imron Amin Soroti Maraknya Dugaan Pemalsuan TNKB Khusus Pimpinan dan Anggota Dewan
Nusantara Explorer Hadir 28 September, Andre Rosiade Minta KAI Jaga Kualitas Layanan
Endang Thohari Soroti Rendemen Tebu, Dorong Pemetaan Data Petani di Setiap Daerah
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres, Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

