Politik
Presiden Prabowo Perintahkan Antisipasi El Nino, Modifikasi Cuaca Diperkuat Cegah Karhutla
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi dampak musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, terutama untuk menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Usai rapat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan BMKG akan memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca guna menjaga pasokan air di waduk dan mengurangi risiko karhutla.
“Ada dua fokus utama, yaitu menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk dengan modifikasi cuaca, serta mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan pembasahan wilayah yang rawan terbakar. Tadi arahan Presiden banyak memperkuat pelaksanaan modifikasi cuaca,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembaban lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar.
“Operasi modifikasi cuaca dilakukan secara berkala untuk menjenuhkan tanah gambut agar tidak mudah terbakar. Selain itu, kami juga melakukan modifikasi cuaca di Kepulauan Riau, Aceh, dan beberapa wilayah lain secara situasional sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Selain mencegah karhutla, operasi modifikasi cuaca juga dimanfaatkan untuk mengisi cadangan air di sejumlah waduk melalui kerja sama BMKG dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta pihak swasta. Langkah ini ditujukan untuk menjaga pasokan air bagi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, dan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Indonesia memiliki sekitar 240 waduk. Memang tidak semuanya dapat dilakukan pengisian, tetapi kami berupaya mengoptimalkan waduk-waduk yang memungkinkan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk PLTA, irigasi, dan air bersih,” katanya.
Faisal menegaskan, strategi tersebut merupakan bagian dari pendekatan pemerintah yang lebih mengedepankan pencegahan dibanding penanganan setelah bencana terjadi. Dengan menjaga kelembaban lahan sejak dini melalui modifikasi cuaca, risiko munculnya titik api dapat ditekan sehingga penanganan karhutla menjadi lebih efektif.
“Kita tidak hanya menunggu munculnya titik api untuk kemudian dipadamkan melalui water bombing atau pemadaman darat. Ketika permukaan air tanah mulai menurun, modifikasi cuaca dilakukan agar hujan dapat meningkatkan kelembaban lahan. Dengan pendekatan ini, kebakaran hutan dan lahan relatif lebih terkendali dibandingkan kondisi sebelum tahun 2015,” pungkasnya.
Menhan RI Bersama Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Prancis Tinjau Latma PEGASE 2026
KRI Sriwijaya-100 Resmi Memperkuat Kekuatan Pertahanan Maritim Indonesia
PC PIRA Cilacap Ajak Warga Bergerak Bersama Jaga Lingkungan Lewat Indonesia ASRI
Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Oktober 2026
Imron Amin Soroti Maraknya Dugaan Pemalsuan TNKB Khusus Pimpinan dan Anggota Dewan
Nusantara Explorer Hadir 28 September, Andre Rosiade Minta KAI Jaga Kualitas Layanan
Endang Thohari Soroti Rendemen Tebu, Dorong Pemetaan Data Petani di Setiap Daerah
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres, Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

