Politik
Presiden Prabowo: Kereta Api Harus Jadi Instrumen Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Rakyat
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kereta api memiliki peran strategis sebagai moda transportasi dan logistik yang ekonomis sekaligus instrumen pemerataan ekonomi. Karena itu, pengembangan layanan perkeretaapian harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Menurutnya, di tengah perkembangan zaman, kereta api tetap menjadi moda transportasi yang penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kereta api adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat, instrumen sesungguhnya dari demokratisasi ekonomi,” ujar Presiden.
Presiden menekankan layanan kereta api tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan. Sebagai layanan publik, perkeretaapian harus dikelola secara efisien, namun tetap mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kota-kota kecil.
“Kereta api harus melayani rakyat. Di banyak negara, kereta api dipandang sebagai public service, bukan semata mengejar keuntungan. Namun tetap harus efisien sehingga dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap melayani kota-kota kecil,” ungkapnya.
Untuk itu, Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyusun pengembangan layanan secara menyeluruh. Menurutnya, modernisasi dan pemanfaatan teknologi harus selalu berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kereta Api Indonesia harus berpikir secara utuh dan komprehensif. Kita mengejar modernisasi dan teknologi, tetapi semua itu harus ditujukan untuk melayani rakyat. Karena itu, kita harus berinvestasi lebih banyak di sektor perkeretaapian,” tegas Presiden.
Selain peningkatan layanan, Presiden juga menyoroti aspek keselamatan perjalanan kereta api. Ia meminta seluruh perlintasan kereta api dilengkapi sistem pengamanan yang memadai guna meminimalkan risiko kecelakaan.
“Saya dengar masih ada ribuan perlintasan yang perlu dilengkapi pintu yang baik, bahkan pintu otomatis, sehingga kecelakaan dapat dicegah,” tuturnya.
Presiden Prabowo berharap pembangunan sektor perkeretaapian terus dipercepat dengan mengedepankan keselamatan, efisiensi, keterjangkauan, dan pemerataan layanan. Dengan jaringan yang semakin modern dan menjangkau lebih banyak wilayah, kereta api diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas hingga ke pelosok Indonesia.
Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Jepang, Bahas Penguatan Kemitraan Pertahanan
Sekjen Kemhan Terima Audiensi Direksi Bank BTN, Bahas Peluang Penguatan Kerja Sama
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakercab Gerindra Banda Aceh Diwarnai Santunan Anak Yatim
Endang Thohari Salurkan Alsintan Rp2,15 Miliar untuk Petani Cianjur
Hekal Dorong Pembiayaan Produktif untuk Perkuat UMKM Sulut
Andi Amar Sulaiman Soroti Implementasi KUHP-KUHAP Baru, APH Diminta Tak Keliru Menerapkan Hukum
Hilirisasi Perikanan Diperkuat, Titiek Soeharto Dorong Produk Lokal Siap Ekspor
Habiburokhman Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Tangkap Terduga Pelaku Penendangan Perempuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

