Politik
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Senilai Rp880 Miliar
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus memperkuat pembiayaan sektor perumahan nasional.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo meninjau rumah contoh serta rumah subsidi yang telah dihuni penerima manfaat KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kehadiran Kepala Negara disambut antusias masyarakat dengan pertunjukan tari dan iringan musik drumband yang memeriahkan suasana.
Acara kemudian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengenai pelaksanaan program.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berdialog melalui konferensi video dengan sejumlah debitur dari berbagai daerah yang mengikuti akad massal secara serentak. Dialog tersebut menjadi sarana bagi Presiden untuk menyapa langsung para penerima manfaat sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan baik di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo didampingi Menteri PKP kemudian menyerahkan secara simbolis kunci kepada empat penerima KPR Rumah Subsidi. Selain itu, Kepala Negara juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang mewakili masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai profesi dan asosiasi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.
“Kita bisa hadir di acara Akad Massal 62 ribu Unit KPR Rumah Bersubsidi yang digelar secara serentak di 165 titik, tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi seluruh Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras agar semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara bagi seluruh rakyat.
“Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipatgandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita,” tegas Presiden.
Menhan RI Bersama Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Prancis Tinjau Latma PEGASE 2026
KRI Sriwijaya-100 Resmi Memperkuat Kekuatan Pertahanan Maritim Indonesia
PC PIRA Cilacap Ajak Warga Bergerak Bersama Jaga Lingkungan Lewat Indonesia ASRI
Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Oktober 2026
Imron Amin Soroti Maraknya Dugaan Pemalsuan TNKB Khusus Pimpinan dan Anggota Dewan
Nusantara Explorer Hadir 28 September, Andre Rosiade Minta KAI Jaga Kualitas Layanan
Endang Thohari Soroti Rendemen Tebu, Dorong Pemetaan Data Petani di Setiap Daerah
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres, Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

