Politik
Danang Wicaksana: Gerindra Komitmen untuk Transparansi, Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Selalu Terbuka dan Akuntabel
Published
2 bulan agoon
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola partai yang modern, profesional, dan bertanggung jawab. Menurutnya, transparansi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap dana bantuan politik digunakan sesuai peruntukannya serta terhindar dari potensi penyalahgunaan.
“Seluruh dana bantuan politik yang bersumber dari APBN selalu kami laporkan secara terbuka melalui kanal resmi Partai Gerindra. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, hingga hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Danang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Danang menjelaskan, PPID DPP Partai Gerindra secara konsisten mengedepankan keterbukaan informasi dari tahun ke tahun. Berbagai dokumen dan informasi terkait pengelolaan bantuan keuangan partai dipublikasikan melalui situs web resmi maupun media sosial Partai Gerindra agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.
Kegiatan penandatanganan BAST tersebut menjadi bagian dari mekanisme resmi penyaluran bantuan keuangan partai politik sekaligus menegaskan keseriusan Partai Gerindra dalam mengelola dana publik secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Partai Gerindra, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari komitmen membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola partai politik. Melalui keterbukaan informasi yang terus diperkuat, Partai Gerindra memastikan setiap bantuan keuangan negara dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendidikan politik bagi masyarakat serta memperkuat kelembagaan partai sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi cerminan upaya Partai Gerindra untuk terus menghadirkan tata kelola organisasi yang terbuka, akuntabel, dan dapat menjadi contoh praktik pengelolaan keuangan partai politik yang baik di Indonesia.
Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Jepang, Bahas Penguatan Kemitraan Pertahanan
Sekjen Kemhan Terima Audiensi Direksi Bank BTN, Bahas Peluang Penguatan Kerja Sama
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakercab Gerindra Banda Aceh Diwarnai Santunan Anak Yatim
Endang Thohari Salurkan Alsintan Rp2,15 Miliar untuk Petani Cianjur
Hekal Dorong Pembiayaan Produktif untuk Perkuat UMKM Sulut
Andi Amar Sulaiman Soroti Implementasi KUHP-KUHAP Baru, APH Diminta Tak Keliru Menerapkan Hukum
Hilirisasi Perikanan Diperkuat, Titiek Soeharto Dorong Produk Lokal Siap Ekspor
Habiburokhman Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Tangkap Terduga Pelaku Penendangan Perempuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

