Politik
Stok BBM Nasional Aman, Ramson Siagian Minta Distribusi Diperketat
Published
3 jam agoon
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean BBM di sejumlah SPBU di Makassar lebih dipengaruhi gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu.
“Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di Makassar memang kemarin sama kemarin dulu mengalami masalah. Tapi hari ini sudah membaik, karena juga sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana,” ujar Ramson di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ramson menjelaskan, keterlambatan kapal pengangkut BBM sempat menyebabkan stok di sejumlah titik distribusi menipis. Kondisi di Makassar, kata dia, mulai membaik setelah kapal pembawa pasokan merapat di pelabuhan setempat.
Selain distribusi, ia menyebut peningkatan permintaan Pertalite turut dipicu perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax setelah terjadi kenaikan harga mengikuti mekanisme pasar global.
Karena itu, Ramson mendorong BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran Pertalite bersama Pertamina agar BBM bersubsidi tersebut benar-benar tepat sasaran.
“BPH Migas juga harus lebih ketat mengontrol langsung di lapangan agar SPBU-SPBU itu bisa menjaga agar Pertalite itu jangan untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang memang bukan levelnya Pertalite,” tegasnya.
Ramson juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat pengaturan armada transporter menuju SPBU yang mengalami penipisan stok. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat yang mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak beralih ke Pertalite ketika harga Pertamax meningkat.
“Kalau ada kenaikan Pertamax, yang tidak berhak secara moral untuk membeli Pertalite, dia jangan beli Pertalite, tetap saja bertahan di Pertamax,” tambah Legislator Gerindra tersebut.
Terkait Bio Solar (B40), Ramson menyebut ketersediaannya juga masih aman. Menurutnya, produksi kelapa sawit nasional dinilai mencukupi kebutuhan bahan baku biodiesel, sehingga persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kelancaran distribusi.
Ia turut menyoroti kondisi lifting minyak mentah nasional yang sekitar 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi domestik mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti fluktuasi harga pasar global.
Komisi XII DPR RI, lanjut Ramson, telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM kembali berjalan lancar di wilayah yang sempat mengalami kelangkaan.
You may like
Sudiyono Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bojonegoro
Presiden Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Perkuat Transportasi Terpadu Jakarta
Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Presiden Prabowo: Bukti Pusat dan Daerah Bisa Gotong Royong
Di Tengah Peresmian LRT, Presiden Prabowo Sampaikan Duka untuk Korban KM Virgo
Peduli Warga Terdampak Kekeringan, PP PIRA Salurkan Bantuan Air Bersih di Sejumlah Daerah
Fraksi Gerindra Gelar FGD RUU Sisdiknas, Serap Masukan Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Rokhmat Ardiyan Minta RKAB Batubara Tak Ganggu Pasokan Energi Nasional
Bambang Haryadi: Anggaran Rp974,84 Miliar Harus Percepat Investasi dan Hilirisasi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

