Connect with us

Nasional

Disposisi Merasa Diabaikan, Walikota Solo Datangi Sekolah dan Bayar Tunggakan Siswa Rp 1,25 Juta

Published

on

Kabarpolitik.com, SOLO – Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Solo, Jalan Adi Sucipto, Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/9) pagi. Kedatangannya bukan untuk melakukan peninjauan sekolah. Melainkan untuk melunasi tunggakan administrasi salah satu siswa atas nama Niwara Hayu Nindya.

Siswa yang saat ini duduk di kelas XII itu diketahui nunggak biaya administrasi sebesar Rp 1.250.000. Sebelumnya, kedua orang tua siswa sudah mendatangi Rudy untuk meminta bantuan atau disposisi agar anaknya dibebaskan dari tunggakan SPP.

Rudy lantas memberikan surat disposisi lengkap dengan tanda tangannya. Dia berharap surat tersebut bisa membebaskan Niwara yang saat ini tercatat sebagai siswa dari keluarga miskin (gakin). Akan tetapi disposisi tersebut tidak lantas membuat pihak sekolah menghapus tunggakan siswa.

Mengetahui hal itu, Rudy pun geram dan mendatangi sekolahan. Tidak lupa, Rudy juga membawa surat disposisi yang sebelumnya tidak dianggap. Rudy tiba di sekolah sekitar pukul 08.10 WIB. Tidak lupa, Rudy membawa uang untuk biaya pelunasan tunggakan Niwara. Selanjutnya, Rudy masuk ke ruang kepala sekolah.

Di ruang tersebut sudah ada Kepala SMKN 6 Solo Ties Setyaningsih dan salah seorang stafnya. Tanpa banyak basa-basi, Rudy langsung menyampaikan tujuan kedatangannya. Bahwa dirinya ingin melunasi kekurangan administrasi salah satu siswa di SMK tersebut.

Advertisement

Dengan sedikit emosi, Rudy terus memaksa ingin melunasi tunggakan tersebut. Meskipun pihak sekolah berusaha untuk menahan pembayaran dari Rudy. Tetapi, Rudy sudah terlanjur emosi karena surat desposisinya ternyata tidak dihargai pihak sekolah.

“Sudah, ini saya lunasi. Kalau ibu tidak mau menerima malah bisa saya laporkan polisi karena telah menahan ijazah siswa,” ancam Rudy saat menyerahkan uang yang terdiri dari pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Beberapa kali, pihak sekolah berusaha memberikan penjelasan. Pihak sekolah meyakini bahwa sudah terjadi miss komunikasi atau kesalahpahaman antara sekolah dengan pihak keluarga.

“Sudah tidak perlu dijelaskan, pokoknya saya ke sini tujuannya melunasi tunggakan siswa ini. Silakan buatkan kuitansi untuk pembayaran ini,” pinta Rudy kepada kepala sekolah.

Namun, permintaan Rudy tidak disanggupi pihak sekolah. Ties selaku kepala sekolah tetap berupaya untuk meredakan emosi pejabat nomor satu di Kota Solo tersebut. Tapi upaya tersebut sia-sia. “Ya sudah kalau tidak mau membuatkan kuitansi, ini sudah ada wartawan di sini. Ini uang saya pribadi, uang halal, bukan mencuri uang rakyat,” tandas Rudy.

Advertisement

Selanjutnya, Rudy meninggalkan uang Rp 1,25 juta di meja ruang kepala sekolah. Usai melunasi tunggakan siswa, Rudy mengatakan meski secara administrasi SMK dan SMA saat ini dikelola provinsi bukan berarti sekolah begitu saja bisa mengabaikan disposisinya. Mengingat dirinya juga sebagai pemimpin wilayah.

“Seharusnya regulasinya ya dengan disposisi itu (bisa) meringankan biaya. Tapi kalau tidak boleh ya yang dimarahin jangan siswanya, kasihan. Saya juga merasakan jadi orang miskin. Disposisi saya sudah tidak dihargai, makanya saya bayar kekurangannya,” tegas Rudy.

Kepala SMK N 6 Solo Ties Setyaningsih menjelaskan, sudah terjadi miss komunikasi. Tetapi dirinya tidak menampik bahwa siswa yang dimaksud mempunyai tunggakan SPP hingga Rp 1,25 juta.

Tunggakan tersebut terjadi saat siswa duduk di kelas X atau masih tercatat sebagai siswa reguler. “Sekarang siswanya sudah masuk ke kelas XII dan tercatat sebagai gakin. Kalau tunggakan itu pas siswa masih reguler,” terang Ties. (apl/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...