Connect with us

Nasional

Selalu Berulah, WN Belanda Ini Dideportasi

Published

on

Kabarpolitik.com, BALI–Johannes Franciscus Peters, 60, warga negara Belanda yang disebut sering membuat onar di Desa Petandakan, akhirnya dideportasi.

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi Peters melalui Bandara Ngurah Rai pada pukul 00.30 dini hari kemarin (23/4). Imigrasi akhirnya melakukan langkah deportasi itu setelah melakukan proses penyelidikan selama dua pekan terakhir.

Hasil penyelidikan, Peters diyakini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga pihak imigrasi dapat melakukan langkah deportasi.

Sebelumnya, Perbekel Petandakan, Wayan Joni Arianto mengadukan Johannes Franciscus Peters ke Polsek Kota Singaraja dan Kantor Imigrasi Singaraja.

Pihak desa sengaja menyampaikan aduan itu, sebab langkah mediasi yang dilakukan di kantor desa tak membuahkan hasil.

Advertisement

Warga pun mendesak agar WNA itu angkat kaki dari Desa Petandakan. Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, I Gusti Agung Komang Artawan mengatakan, imigrasi terpaksa mengambil langkah tegas.

Sebab dalam pasal 75 ayat 1 UU Imigrasi disebutkan, orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dapat dilakukan tindakan administrasi keimigrasian. Salah satunya melakukan deportasi.

“Kami sudah lakukan penyelidikan selama beberapa lama. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan pemanggilan yang bersangkutan, kami memutuskan melakukan tindakan deportasi. Sudah kami lakukan deportasi dini hari tadi melalui Bandara Ngurah Rai,” kata Artawan kemarin.

Bukan hanya melakukan deportasi, pihak imigrasi juga mengusulkan pencekalan pada Peters. Kantor Imigrasi Singaraja mengajukan usul pencekalan selama enam bulan pada Ditjen Imigrasi.

Lebih lanjut Artawan mengatakan, pihak Imigrasi juga telah menelusuri latar belakang Peters. Hasil penelusuran, diyakini Peters memiliki karakter yang temperamental.

Advertisement

Peters telah bermukim di Buleleng selama dua tahun terakhir dan selalu berpindah-pindah tempat. Penyebabnya karena mengalami gesekan dengan penduduk setempat.

“WNA ini sudah berkali-kali dimediasi. Bahkan ada petisi dari warga di Petandakan yang minta dia tidak tinggal lagi di sana. Termasuk surat dari kepala desa juga ada. Makanya kami ambil langkah deportasi.Sebelum dideportasi juga yang bersangkutan kooperatif pada kami,” tandas Artawan. (jp)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...