Revisi Sistem, Bukan UU Pemilu

JAKARTA — Berkaca dari pelaksanaan pemilu serentak 2019 (pemilihan presiden dan pemilihan legislatif), politisi Partai NasDem, Muh Rapsel Ali, mengakui banyak keurangan yang terjadi. Kendati begitu, ia tidak setuju terkait usulan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

Diketahui, usulan revisi UU Pemilu ini sebelumnya dilontarkan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Mahfud Md. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berharap Presiden Indonesia terpilih segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena banyak hal yang harus ditinjau. Ia juga meminta presiden terpilih segera mengatur sistem pemilu yang lebih sehat.

Menyikapi hal ini, Rapsel Ali melontarkan pendapatnya. “Saya kurang sependapat dengan Mahfud. Saya lebih setuju jika yang dievaluasi adalah sistemnya, tanpa perlu merevisi UU,” ucap Rapsel, Kamis (25/04/2019).

“Yang perlu dievaluasi adalah sistem tata kerja dan sosialisasi. Terbukti partisipasi pemilih sangat tinggi di Pilpres, tapi di Pileg sangat berkurang,” sambung Rapsel yang tinggal menunggu penetapan KPU untuk duduk di kursi DPR RI.

Menurut Rapsel, salah satu sistem pemilu serentak 2019 yang perlu direvisi adalah tentang kertas suara.

“Banyaknya kertas Pileg membuat banyak pemilih bingung danmengakibatkan pemborosan anggaran serta pemborosan waktu. Sebaiknya kertas pemilih cukup satu saja. Selembar itu sudah bisa memuat format isian untuk Pilpres dan Pileg DPR, DPRD serta DPD, sehingga pemilu nantinya sangat efisien dan efektif,” sambung Rapsel.

Rapsel melanjutkan bahwa banyaknya kertas suara turut mempengaruhi beban kerja petugas pemilu serentak 2019, sehingga boros waktu dan mengguras tenaga besar.

“Pemborosan waktulah yang mengakibatkan banyak petugas demokrasi yang tumbang, karena memakan banyak waktu sehingga sangat melelahkan,” kuncinya. (*)

rn