Connect with us

Nasional

Merasa Terancam, Pelapor Dugaan Money Politic Caleg DPR RI Lapor ke Polda Sumsel

Published

on

Kabarpolitik.com, PALEMBANG – Baharuddin, pelapor dugaan money politic yang dilakukan caleg DPR RI, berinisial KM, dari Partai Golkar ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu RI, Jumat (26/4) mendatangi Mapolda Sumsel.

Baharuddin mengaku, dirinya dihubungi seseorang yang diduga kuat orang suruhan KM dua hari sebelumnya. Dalam pembicaraan telepon itu, orang suruhan KM tersebut menyampaikan ingin bertemu dan minta  permasalahan KM diluruskan sekaligus laporan di Bawaslu Sumsel dan Bawaslu RI ditarik.

“Dia tidak mengancam cuma mau ketemuan saja. Bahasanya ‘kalau bisa diluruskan, luruskan’.  Saya tidak tahu nama yang menghubungi saya, yang pasti orang suruhan KM. Omongannya menekan, minta cabut laporan,” kata Baharuddin usai melapor ke SPKT Polda Sumsel didampingi rekannya, Febriyansah.

Setelah itu Baharuddin mengaku merasa cemas dan ketakutan orang itu bisa mengancam jiwanya secara pribadi sehingga dia melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda Sumsel.

“Dalam hal ini kami bukan mau meras, bukan mau mencari duit , cuma menegakkan kebenaran  di daerah kami. Itu saja sesuai laporan kita kemarin, kalau mau cari duit cukup kita usaha, “ kata warga Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin ini menjelaskan alasannya melaporkan KM ke Bawaslu.

Advertisement

Namun, menurutnya, laporannya ke Polda Sumsel tidak diterima lantaran Polda Sumsel mengarahkan agar laporan mereka di Bawaslu Sumsel dan Bawaslu RI tetap ditangani saja, karena masih masuk ranah pemilu.

Hal senada dikemukakan Febriyansah,  pihaknya ingin keadilan atas pengaduan ke Bawaslu Sumsel dan Bawaslu RI.

Febriyansah yakin laporannya di Bawaslu bisa diproses karena waktunya belum mencapai 7 hari kerja sebagaimana ketentuan Bawaslu.

“Harusnya laporan kami tidak mental menurut undang-undang Bawaslu dan KPU, jika barang bukti yang kami terima itu  sebenarnya kami terima sehari  sebelum hari pencoblosan sedangkan pengakuan masyarakat di lapangan  barang bukti yang kami terima di lapangan itu memang dikasih 2 minggu sebelum hari pencoblosan. Di situ saja kita sudah mengetahui adanya kekeliruan , karena di dua minggu sebelum hari pencoblosan itu  masa tenang,” katanya.

“Jadi satu yang kami minta, kalaupun proses ini dikatagorikan mentah, kami minta kejelasan  yang akurat yang sedetil-detilnya, mohon kami diundang Bawaslu sebagai masyarakat,” katanya.

Advertisement

Sedangkan Pihak SPKT Polda Sumsel AKP Eduardo  menjelaskan, Polda Sumsel tidak menerima laporan Baharuddin dan mengarahkan agar laporan Baharuddin ke Bawaslu Sumsel dan Bawaslu RI tetap ditangani Bawaslu. Kalaupun laporan tersebut tidak selesai di Bawaslu bisa diarahkan ke DKPP.

Sebelumnya saat melapor ke Bawaslu Sumsel dan Bawaslu RI beberapa waktu lalu, Baharuddin mengatakan,  kedatangan mereka ke Bawaslu dalam semangat ingin mewujudkan pemilu yang bersih dari kecurangan dan money politic. “Maka itu sekaligus kami bawa sejumlah uang sebagai barang bukti dan dua orang saksi,” kata Baharuddin.

Dijelaskan, beberapa hari sebelum pencoblosan, dengan dikoordinir oknum Kepala Desa Ujung Dalam, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, warga diajak menerima caleg KM. Selanjutnya lebih 100 warga yang diajak tersebut diminta untuk memilih caleg KM dan diberi kain sarung serta uang Rp100.000 tiap yang hadir.

“Hal ini kan dilarang, maka itu kami berinisiatif melaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muawiyah (49), salah satu warga yang diajak bersaksi mengungkapkan, benar jika dirinya diberi uang dan bingkisan untuk memilih caleg tadi. Saat itu dia terpaksa mengambil karena diberi oleh oknum Kades setempat. “Setelah saya tahu ini bentuk money politic maka itu saya bersedia untuk menjadi saksi dan turut melaporkan hal ini,” ujarnya yang diaminkan  Herman  Sawiran (50), warga lainnya.

Advertisement

Dijelaskan, sepengetahuan dirinya hal serupa juga terjadi di 26 Desa se Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumsel. “Hampir sama, semua juga diberikan uang untuk memilih caleg tersebut. Banyak yang lainnya bersedia menjadi saksi,” katanya.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...