Sofyan Basir di Tahan KPK, Jokowi Diminta Segera Tunjuk Dirut PLN

Kabarpolitik.com, JAKARTA –Seiring penahanan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, Sofyan Basir oleh KPK, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN meminta kepada seluruh insan PLN tetap tenang dan fokus untuk berkontribusi membangun untuk negeri.

“Kami serahkan proses hukum sepenuhnya pada KPK dan hormati proses penegakan hukumnya sesuai asas praduga tak bersalah,” kata Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali dalam siaran persnya, Selasa (28/5).

Menurut Abrar Ali yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP SP PLN Bintoro, Suryo Sudibyo bersama Penggurus DPP SP PLN lainnya, untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi PLN sebagai aset strategis bangsa, Pemegang Saham telah menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama yakni Direktur Human Capital Managemen. Kemudian atas penetapan penahanan Direktur Utama nonaktif tersebut, DPP SP PLN meminta kepada Presiden Joko Widodo segera menunjuk nakhoda baru PLN yang definitif.

“DPP SP PLN bermohon kepada Bapak Presiden untuk segara menunjuk Direktur Utama PLN yang baru (defenitif) pada kesempatan pertama,” kata M. Abrar Ali.

Sebagai BUMN terbesar dan aset strategis bangsa, PLN membutuhkan nakhoda baru dengan kriteria antara lain memahami proses bisnis PLN dari hulu sampai hilir sebagai aset strategis bangsa, memahami persoalan krusial yang tengah dihadapi PLN, mampu mencarikan solusi yang tepat dan akurat dalam mengatasi persoalan, dapat bersinergi dengan baik bersama SP PLN dalam memajukan perusahaan, muda, energik, serta mempunyai visi yang jelas dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Puncak Arus Mudik di Bandara Sulhas Diprediksi 31 Mei

Melihat kompleksnya proses bisnis PLN, DPP SP PLN menekankan pentingnya kapal besar PLN mempunyai nakhoda yang benar-benar memahami permasalahan yang ada. Untuk itu, DPP SP LN memohon kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk salah satu Direksi yang ada sekarang.

“DPP SP PLN mohon perkenan Bapak Presiden untuk menunjuk salah satu Direksi yang ada sekarang dengan pertimbangan sudah memenuhi kriteria di atas, sehingga bisa langsung bekerja untuk melakukan pembenahan yang sifatnya segera serta melanjutkan pencapaian-pencapaian yang telah baik selama ini,” imbuh M. Abrar Ali.

“Akan tetapi jika bapak Presiden mempunyai pertimbangan lain, DPP SP PLN menyerahkan sepenuhnya penunjukan Direktur Utama PLN kepada Bapak Presiden.”

Menurut Abrar Ali, DPP SP PLN berharap penunjukan Direktur Utama definitif merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero). Sebagai wadah Abdi Negara SP PLN sepenuhnya tunduk dan patuh pada Keputusan Presiden. Namun di sisi lain, sebagai pelaksana dari seluruh keputusan yang harus dijalankan dalam menjalankan tugas di bidang ketenagalistrikan, SP PLN sebagai wadah menyampaikan aspirasi pegawai PLN yang juga merupakan Abdi Negara dalam pengelolaan aset strategis bangsa di bidang ketenagalistrikan merasa berkewajiban memberikan masukan kepada Presiden.

334 Gugatan Pemilu Masuk MK, Bawaslu Klaim Sudah Kerja Maksimal

DPP SP PLN berharap Direktur Utama PLN defenitif nanti tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi juga mampu bersinergi dengan SP PLN dalam mengimplementasikan Hubungan Industrial yang harmonis sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai lex specialis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Sinergi dalam konteks hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan PLN dengan SP PLN tidak hanya mampu menjaga kondusifitas perusahaan, akan tetapi juga mampu meningkatkan kinerja/kemajuan perusahaan PLN,” kata Abrar Ali. (jpnn)

rn