Connect with us

Nasional

PPDB 2019: Jarak Rumah ke Sekolah 400 Meter, Langsung Diterima

Published

on

Kabarpolitik.com, BONTANG – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, berbeda dibanding tahun sebelumnya. Kini calon siswa baru tidak dapat memilih beberapa sekolah yang bakal dituju saat mendaftar, jika jarak rumah ke sekolah dalam radis 400 meter.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Kaltim, Saparuddin mengatakan, penerapan sistem zonasi ini membuat setiap pelamar hanya memilih satu sekolah. Kendati beberapa sekolah tergabung dalam satu zona. Hal ini termuat dalam petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Disdikbud.

Pusdiklat Unhas Bimtek Anggota DPRD Parepare

“Jadi untuk alur zonasi satu, calon siswa baru yang masuk dalam radius 400 meter langsung diterima. Tetapi, jika dalam radius itu terdapat lebih dari satu sekolah maka pelamar harus memilih salah satu,” kata Saparuddin.

Pendaftaran zona satu ini dibuka pada 24-28 Juni. Radius yang ditentukan dihitung melalui peta Google Maps. Berkenaan dengan jarak rumah tinggal menuju sekolah yang dituju.

Jika peserta calon siswa mengambil alur zonasi kedua, maka mari beberapa sekolah yang tergabung dalam zona tertentu, wajib dipilih salah satu. Jika peringkatnya di luar kuota daya tampung sekolah, maka dipastikbonn tersisih dan gagal untuk masuk sekolah negeri.

Advertisement

“Misalnya tempat tinggalnya masuk di zona C untuk proses PPDB tingkat SMP. Pelamar wajib memilih salah satu di antara SMP 4, SMP 5, atau SMP 9. Jika pilihan diambil dan gagal maka peluangnya hanya bisa mendaftar di sekolah swasta pada tahun ini,” terangnya.

Anies Jamin Puskesmas Buka 24 Jam Selama Libur Lebaran

Diketahui, proses pendaftaran melalui zonasi dua berlangsung selama empat hari. Mulai 1-5 Juni. Pelaksanaan ini berbarengan dengan pendaftaran bagi pindahan yang berasal dari luar daerah.

Sebab itu, Saparuddin menuturkan proses zonasi ini diakui lebih rumit dibandingkan mekanisme afirmasi. Sebab, saat afirmasi setiap indikator baik itu zonasi, keluarga tidak mampu, dan prestasi dihargai dengan pemberian dan poin.

Akan tetapi, regulasi dari pemerintah pusat ini wajib dilaksanakan. Karena telah tertuang dalam Permendikbud 51/2018. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, setelah Idulfitri Disdikbud bakal melakukan sosialisasi di tiap kelurahan. Tujuannya agar masyarakat memahami mekanisme PPDB tahun ini. (jpnn)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...