Connect with us

Nasional

Moeldoko Curiga Ada Tokoh Lebih Tinggi dari Mayjen Kivlan Zen

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kepala staf kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko meyakini masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap, dalam kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus PPP, Habil Marati. Bisa jadi, Kivlan dan Habil hanya kaki tangan.

Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. ”Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu,” ujarnya di kantor staf kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).

Mantan panglima TNI tersebut menyebutkan, potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. ”Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya,” imbuh dia.

Lutfie Natsir Buka-bukaan Soal Pencopotannya, Begini Pembelaannya

Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu membongkarnya. ”Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu,” tuturnya

Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. ”Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan,” terangnya.

Advertisement

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.

Jalan AP Pettarani Banyak Gundukan

Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. ”Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat,,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.

Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. ”Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana,” terangnya.

Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Innalillah…, Aktor Senior Robby Sugara Meninggal

Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. ”Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya,” ucap Wakil Koordinator Kontras, Feri Kusuma.

Advertisement

Feri menyebut rilis yang dilakukan Mabes Polri Selasa (11/6) tidak detail. Mereka hanya menjelaskan sembilan orang yang meninggal di kerusuhan itu merupakan perusuh. Hal tersebut tidak dilengkapi dengan bukti keterlibatan mereka dan bagaimana nyawa mereka terenggut. Misalnya, siapa yang menembak sembilan orang tersebut, hasil rekonstruksi TKP, uji balistik, dan bukti lainnya. ”Tanpa itu, hanya akan memunculkan asumsi di publik terkait dengan pelaku penembakan,” tegasnya.

Pengacara Sebut Justru Mayjen Kivlan Zen Sasaran 4 Pejabat, Aduh, Mana yang Benar?

Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.

Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.

Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.

Pangkoopsau II bersama Pangkotama Lainnya Jemput Jenazah Mantan Kasad

Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang mendalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah. Contohnya, Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). ”Ini untuk mengukur seberapa jauh pemerintah mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia,” tegas Feri.

Advertisement

ementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. ”Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan,” ujarnya.

Dini Hari, Ahmad Dhani Digiring ke Lapas Cipinang

Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. ”Semua ada prosesnya,” ujarnya.

Asep menambahkan, mengetahui TKP begitu penting untuk dapat menyusun konstruksi peristiwa. Misalnya, dari mana arah tembakan, jarak tembak, dan menentukan saksi. ”Maka, nanti juga ini ditangani bersama tim investigasi gabungan kerusuhan 22 Mei,” terangnya. (jpnn)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...