Connect with us

Nasional

Untuk Serasi, Kementan Kucurkan Rp600 Miliar di Kalsel

Published

on

Kabarpolitik.com, BANJAR—Kementerian Pertanian (Kementan) mengucurkan anggaran Rp600 miliar untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dengan program ini, lahan rawa yang selama ini nganggur diolah dan dieffektifkan menjadi lahan pertanian.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy saat meninjau salah satu lokasi program Serasi di Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Jumat kemarin

“Serasi ini juga sebagai tindaklanjut dari Hari Pangan Sedunia (HPS 2018) di Kalsel. Tujuannya untuk mengoptimalisasi potensi lahan rawa di Kalsel,” ujar Sarwo Edhy.

Di lokasi ini, sudah terlihat alat berat bekerja. Juga sudah terpantau benih padi yang sudah ditanam dan hamparan luas lahan tidur sudah mulai dibuka. Setiap sisinya terlihat dibuat saluran air untuk pengairan. Di desa simpang lima ini ada lahan seluas 807 hektare lahan tidur yang diubah menjadi areal pertanian.

“Di Desa Simpang Lima, untuk program serasinya dialokasikan sekitar Rp 3,4 miliar. Kalau di seluruh Kalsel seluas 150 ribu hektare, dengan anggaran sekitar Rp600 miliar,” ungkap Sarwo Edhy.

Advertisement

Didampingi Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Indah Megahwati, Dirjen  Sarwo Edhy melihat-lihat kondisi lokasi yang akan diolah jadi lahan pertanian. Ia sesekali melihat data dan memberikan arahan kepada kelompok tani yang bekerja di areal tersebut.

Menurut Sarwo Edhy, anggaran yang diterima Kalsel menjadi yang terbanyak kedua dari tiga provinsi yang menerima bantuan program Serasi tahun ini. Anggaran paling banyak dikucurkan di Sematera Selatan, yakni sekitar Rp800 miliar. Sedangkan, Sulawesi Selatan hanya ratusan juta.

“Anggaran yang dikucurkan sendiri sesuai dengan luasan lahan yang dikelola. Di mana setiap hektare-nya dianggarkan Rp 4,3 juta. Sumatera Selatan anggarannya paling besar, sebab lahan yang diolah juga luas yakni mencapai 200 ribu hektare,” sebutnya.

Indah Megahwati menambahkan, Kalsel memiliki lahan rawa hampir 80% dan merupakan potensi besar. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut tidak mudah. Bukan hanya tanahnya yang memerlukan waktu untuk proses perbaikan, Sumberdaya Manusia (SDM), juga menjadi kendala. Dia mencontohkan, lahan yang sebelumnya sudah pemerintah buka untuk budidaya padi, ternyata wilayah itu tidak ada penduduknya, sehingga pemerintah kesulitan mencari yang akan bertanam.

Kendala pemanfaatan lahan di Kalsel, menurut Indah, tidak semudah lahan rawa yang dibuka di Sumatera Selatan yang kemudian dikelola pihak swasta. Di Kalsel, pemerintah berkeinginan masyarakat setempat ikut berperan mengelola lahan tersebut dengan dibantu pemerintah dan TNI.

Advertisement

Karena itu kemudian, pemerintah memberikan contoh cara mengelola lahan rawa dan memfasilitasinya hingga berjalan. Bahkan kini akses di lokasi Jejangkit sudah jauh lebih baik dan desanya pun terbangun.

“Awalnya akses jalanannya tidak bisa dilalui mobil karena hanya jalan kecil. Lalu dengan adanya optimalisasi lahan rawa tersebut akhirnya dibuat jalan untuk mobilisasi alat-alat berat. Jalannya sudah diaspal, listrik juga, pompa besar. Kini, lokasi ini juga ada integrasi ternak ayam, itik, ikan, juga komoditas pertanian lainnya seperti sayuran,” tuturnya.(rls)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...