Kebohongan Ratna Sarumpaet Tak Masuk Pidana

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi mengatakan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan selama persidangan, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keonaran. Sehingga, kliennya dianggap tidak bisa dijerat pidana akibat kebohongan yang ditimbulkan ibunda dari artis Atiqah Hasiholan itu.

Hal tersebut dikatakan Desmihardi ketika membacakan berkas pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6). “Keonaran tidak bisa pernah dibuktikan dalam saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum. Keonaran adalah yang dimaksud hanya ditafsirkan pendapat ahli karena seolah-olah ada keonaran,” kata Desmihardi.

Menunggak Retribusi Pasar, Satpol PP Sidrap Menyegel Kios

Itupun keonarannya sekadar silang pendapat di media sosial. Bagi tim kuasa hukum hal tersebut dianggap tidak masuk dalam kategori keonaran yang dimaksud undang-undang. “Keonaran karena ada silang pendapat media sosial dan demonstrasi 20 orang,” jelasnya.

Atas dasar itu, Desmihardi menilai kebohongan yang dilakukan Ratna tidak masuk unsur pidana. Pasalnya tidak menimbulkan dampak merugikan masyarakat umum atau menimbulkan korban.

“Kebohongan bisa dihukum kalau punya kerugian. Seberapa besar akinya cerita penganiyaan terdakwa. Apakah terjadi kerugian sehingga situasi nasional diliputi keonaran,” pungkasnya.

KPU Nilai Tautan Berita Tak Penuhi Syarat

Diketahui, beberapa waktu lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan untuk terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet. Dalam surat tuntutan JPU menuntut aktivis kemanusiaan itu dengan pidana 6 tahun kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan tetap ditahan,” ujar Jaksa Daroe Tri Sadono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Proyek Lampu Jalan di Sejumlah Titik di Barru Bermasalah

Jaksa menilai Ratna terbukti sah dan menyakinkan memenuhi unsur pidana Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Dengan menyebarkan kebohongan telah dianiaya di Bandung, padahal melakukan operasi plastik.

Adapun pertimbangan memberatkan yakni terdakwa berintelektual sudah berusia lanjut, bahkan seorang tokoh namun tidak berbuat baik dengan membuat keresahan dengan kebohongan. Terdakwa juga dianggap memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan. “Meringankan, terdakwa telah meminta maaf,” lanjut Daroe. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn