Connect with us

Nasional

Pansel KPK Sudah Terima 11 Pendaftar, ICW Tak Ingin dari Polri

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka pendaftaran sejak Senin (17/6). Hingga saat ini, sudah 11 orang yang mendaftar sebagai pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023.

“Kemarin empat orang yang mendaftar. Jadi sampai hari ini 11 orang yang mendaftar,” kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih saat dikonfirmasi, Rabu (19/6).

Yenti menuturkan, publik bisa mengetahui nama-nama tersebut di papan pengumuman Kantor Sekretariat Pansel Capim KPK Jilid V yang berada di Gedung 1 Lantai 2 Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

Dikonfrontir dengan Habil, Mayjen Kivlan: Saya Difitnah

Kendati terdapat informasi adanya perwira tinggi Polri yang hendak mendaftar sebagai pimpinan KPK. Namun, hingga saat ini pansel belum menerima berkas pendaftaran dari para petinggi Polri.

Mereka yang mendaftar, kata Yenti, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pansel capim KPK. Karena itu, Tim pansel membuka pendaftaran hingga 4 Juli 2019.

Advertisement

Surga Bagi Para Traveler, Ubud Segera Jadi Destinasi Gastronomi Dunia

Sementara itu, Koordinator Indonesian Coruption Watch (ICW), Adnan ‎Topan Husodo menyampaikan, jika nantinya ada petinggi Polri yang lolos menjadi pimpinan KPK jilid V, maka harus mengundurkan diri dari Korps Bhayangkara. Hal itu, untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan di tubuh KPK.

“Kalaupun kemudian ada orang-orang tertentu atau perwakilan yang mengajukan diri menjadi ‎pimpinan KPK atau capim KPK. Kalau dia terpilih sudah seharusnya dia lepas dari instansi sebelumnya. Nah itu yang semestinya terjadi dan dilakukan,” ucap Adnan.

Ditolak MK, LPSK Tak Bisa Lindungi Saksi Prabowo-Sandi

Menurutnya, penugasan petinggi Polri sebagai pimpinan KPK syarat akan kepentingan. Jika konsep tersebut selalu diberlakukan, maka KPK tidak akan bisa mengusut kasus korupsi secara maksimal.

“Kalau kemudian KPK bermanis-manis dengan tidak menangani perkara korupsi di kepolisian, ya memang akhirnya adem ayem situasinya. Contoh sekarang, dengan pimpinan KPK saat ini, kan tidak ada satu kasus polisi yang ditangani KPK dan tidak ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK,” tukasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...