Connect with us

Nasional

Korupsi KTP-el, KPK Periksa Yosanna Laoly

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el).

“Yasonna kami periksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/6).

Toyota Beri Sinyal Luncurkan Mobil Penumpang Hybrid di GIIAS 2019

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI. Ia direncanakan akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka politikus Golkar, Markus Nari.

Yasonna yang mengenakan kemeja berwarna putih telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada awak media, Yasonna enggan membeberkan terkait pemeriksaannya, dan memilih langsung berjalan menuju lobi lembaga antirasuah. “Nantilah pas kembali ya,” singkat Yasonna.

Narapidana Kerap Rusuh, Dirjen PAS Didesak Mundur

Nama Yasonna sempat muncul dalam surat dakwaan mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Irman dan Sugiharto. Yasonna disebut sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Namun, hingga saat ini, Yasonna masih berstatus saksi.

Advertisement

Dalam kasus ini, Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap proyek KTP-el sebesar Rp4 miliar. Sementara di surat dakwaan kasus KTP-el yang disusun jaksa KPK, nama Markus tercantum sebagai penerima duit Rp5 miliar pada pertengahan Maret 2012.

Kapuspen Bahtiar Ajak Masyarakat Aktif Rekam KTP-el

Markus Nari juga menjadi tersangka dalam kasus merintangi penyidikan KPK. Sebab ia diduga mengintimidasi saksi kasus KTP-el, Miryam Haryani, agar memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam persidangan.

Dalam kasus megakorupsi KTP-el ini, setidaknya delapan orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mulai dari kalangan politisi, pihak swasta, dan pejabat Kemendagri. Seluruh tersangka itu sudah menjalani persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Korupsi KTP-el, KPK Periksa Mantan Menkeu dan Politikus Golkar

Delapan tersangka itu ialah Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan bawahannya Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta, Anang Sugiana Sudihardjo selaku eks Direktur Utama PT Quadra Solutions, serta politikus Partai Golkar Markus Nari.

Kemudian, Setya Novanto selaku mantan Ketua DPR RI, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, dan Made Oka Masagung selaku pihak swasta yang dekat dengan Setya Novanto. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...