Connect with us

Nasional

Jangan Khawatir Kemarau, Stok dan Produksi Pangan Aman

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA—Kekeringan sudah melanda sejumlah wilayah Indonesua. BMKG menyatakan 35 persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan mengambil sejumlah langkah antisipasi agar tidak mengganggu produksi pangan.

Direktur Irigasi Ditjen PSP Rahmanto mengatakan, BMKG sudah sejak dini menginformasikan bahwa musim kemarau 2019 akan dipengaruhi oleh El-Nino lemah. Namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan curah hujan pada musim kemarau 2019.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Informasi Kalender Tanam (KATAM) Musim Tanam Kemarau 2019 yang telah terintegrasi dengan prakiraan iklim musim kemarau 2019 oleh BMKG. Selain itu, sosialisasi antisipasi kekeringan dan percepatan tanam juga telah dilakukan di beberapa wilayah yang potensi luas tanamnya cukup besar dan yang menjadi wilayah endemik kekeringan,” jelas Rahmanto, Jumat (28/6).

Terkait dengan upaya penanganan kekeringan, Tim dari Kementerian Pertanian, melalui penanggungjawab UPSUS pada masing-masing Provinsi, juga langsung turun ke lapangan dalam mengantisipasi kekeringan khususnya pada lahan sawah. “Apabila ada laporan dari Dinas Pertanian setempat, Kelompok masyarakat mapupun media. Tim kita langsung turun ke lapangan mengantisipasi,” kata Rahmanto.

Mereka juga menyiapkan kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan. Seperti melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai setempat untuk melakukan gilir-giring air. “Kita memprioritaskan pengalokasian air pada lahan yang sudah mengalami kekeringan,” ujarnya.

Advertisement

Langkah lain, mereka berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait percepatan perbaikan saluran irigasi utama yang mengalami kerusakan dan menggangu aliran air irigasi ke lahan sawah.  “Tim juga mengidentifikasi sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan dan menyalurkannya dengan pompa pada lahan sawah yang masih terdapat standing crop,” beber Rahmanto.

Kementan saat ini mendorong percepatan pelaksanaan fisik kegiatan irigasi pertanian untuk segera dimanfaatkan dalam mengantisipasi kekeringan. Antara lain Jaringan Irigasi Tersier, Embung Pertanian dan Irigasi Perpipaan dan Perpompaan. “Juga mendorong Dinas lingkup pertanian agar segera menyalurkan pompa-pompa air yang sudah dialokasikan pada daerah yang mengalami kekeringan,” tandasnya.

Total luas kekeringan (Januari-Juni) 2019 mencapai 49.408 Ha. Dimana 45.396 Ha dari total tersebut terjadi pada musim kemarau (April-Juni). Sebagian besar kekeringan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.  Apabila dibandingkan dengan luas tanam saat ini yang mencapai 3.504.137 Ha, persentase luas kekeringan pada musim kemarau masih sangat kecil, berkisar 1,30%.

“Luas areal sawah yang mengalami puso mencapai 3.001 Ha atau 6% dari total luas kekeringan dan 0.01% dari total luas tanam. Dampak kekeringan ini tidak berpengaruh nyata dalam mengurangi stok produksi beras Nasional sampai saat ini,” terang Rahmanto.

Rahmanto menjelaskan, luas kekeringan tahun 2018 pada periode yang sama (Januari-Juni) mencapai 97.861 Ha dengan puso 19.218 Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, luas kekeringan tahun 2019 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Advertisement

“Oleh karena itu, kekeringan tahun ini diperkirakan tidak akan mengganggu total produksi padi Nasional. Target produksi padi Nasional tahun 2019 mencapai 84 Juta Ton dan perkiraan produksi padi 2019 hingga bulan Mei mencapai 60% dari produksi Nasional,” bebernya.

Terkait dengan ketersediaan beras pada Mei hingga Juni diperkirakan tidak akan berdampak signifikan, meskipun kekeringan masih terjadi hingga beberapa bulan kedepan. Total luas panen pada bulan Mei mencapai 961.981 Ha, Juni diperkirakan 909.000 Ha dan Juli mencapai 960.000 Ha (data luas tanam Juni pada fase Generatif 1 dan 2).

“Dengan total luas panen yang cukup stabil dalam 3 bulan terakhir, stok beras tetap akan mencukupi kebutuhan nasional pada musim kemarau 2019 dan serapan gabah masih dalam kondisi normal,” ujarnya.

Namun, antisipasi kekeringan terus dilakukan agar dampak kekeringan tidak meluas dan areal sawah yang sudah mengalami kekeringan dapat terselamatkan. Selain itu, pemantauan kondisi standing crop terus dilakukan baik secara manual maupun melalui remote sensing. “Sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan penyelamatan pada areal yang diperkirakan terancam kekeringan,” imbuhnya.

Untuk komoditas selain padi, berdasarkan data kekeringan dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, total luas areal komoditas Jagung yang mengalami kekeringan mencapai 3.500 Ha dan Puso 16 Ha.

Advertisement

Khusus pada musim kemarau 2019, areal jagung yang terdampak mencapai 1.234 Ha dan belum terjadi puso. Jika dibandinngkan pada tahun sebelumnya, luas areal jagung terdampak kekeringan mencapai 19.282 Ha dengan puso 1.706 Ha. “Dari data tersebut, aksi antisipasi kekeringan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian telah mampu menurunkan dampak kekeringan pada areal jagung di tahun 2019,” ungkap Rahmanto.

Sedangkan pada komoditas Kedelai luas terdampak mencapai 236 Ha yang terjadi di Kabupaten Pacitan dan saat ini sudah dilakukan penanganan oleh Tim Kementerian Pertanian. Sedangkan pada tahun 2018 periode yang sama, dampak kekeringan  pada komoditas kedelai terjadi di 8 Provinsi mencapai 691 Ha dan puso 168 Ha.(rls/amr)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...