Connect with us

Nasional

KPK Tak Garap 2 Jaksa yang di OTT, Begini Reaksi Senayan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi III DPR mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan penanganan dua jaksa, Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (28/6) kepada internal Kejaksaan Agung (Kejagung).

KPK diketahui hanya menetapkan tiga tersangka, yakni Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto, seorang pengacara bernama Alvin Suherman, dan pihak swasta, Sendy Perico.

Anggota Komisi III DPR, John Kennedy Aziz awalnya mempertanyakan bahwa dalam melaksanakan OTT itu KPK melakukan kolaborasi.

“Apa yang dimaksud kolaborasi di sini? Apa memang ada kolaborasi? Kalau ada kolaborasi antara siapa dengan siapa?,” kata John dalam rapat Komisi III dengan KPK di gedung parlemen, Jakarta, Senin (1/7).

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mempertanyakan mengapa jaksa yang sudah diintai KPK saat OTT itu tidak ditangani lembaga pemberangus korupsi itu sendiri, dan malah diserahkan kepada Kejagung.

Advertisement

“Ini menjadi pertanyaan kenapa tidak ditangani KPK sendiri, kenapa diberikan ke kejaksaan?” tanya John Kennedy.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bahwa kolaborasi dan kerja sama dalam menuntaskan kasus apa pun, pihaknya selalu mengikutsertakan Polri dan Kejagung. Dia mencontohkan, dalam setiap melakukan serangkaian kegiatan OTT, termasuk penggeledahan, KPK selalu dijaga polisi.

“Kami melakukan penggeledahan selalu dijaga teman-teman dari kepolisian,” ungkap Agus dalam rapat.

Dia menjelaskan dalam kasus tersebut mereka juga bekerja sama dengan kejaksaan. Misalnya, sejak melakukan pengintaian di sebuah mal di Jakarta Utara, sampai mengembalikan jaksa yang ingin pergi luar daerah juga ada peran dari kejaksaan. Bahkan, lanjut Agus, salah satu jaksa yang ditetapkan sebagai tersangka, Agus Winoto, juga diserahkan dan dibawa langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Jan S Maringka kepada KPK.

Agus menambahkan, setelah penangkapan dilakukanlah pemeriksaan. Dia mengatakan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan KPK, yang terkait dengan kasus itu hanya satu jaksa yakni Agus.

Advertisement

“Dua (jaksa) lain itu hanya suruhan, tidak terkait dengan kasus. Itu kemudian kami serahkan ke kejagung,” ungkap Agus.

Demi Jeguk Ibu yang Terbaring di RS, Tahanan Gergaji Teralis Sel 2 Malam

Manfaat Air Jahe dan Lemon untuk Kesehatan

Catat! Tiket Murah Tersedia untuk Jadwal dan Rute Penerbangan Ini

Dia menambahkan, dalam waktu bersamaan diduga ada kasus lain yang membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan kerja sama KPK dengan kejaksaan. “Ini akan di-follow up, tetapi terkait kasus pokoknya. Pengembangan kasus lain perlu kerja sama dengan kejaksaan,” pungkas Agus.

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan tiga tersangka hasil dari OTT yang dilakukan pada Jumat (28/6) pekan lalu.

Advertisement

Mereka adalah Agus Winoto, seorang pengacara bernama Alvin Suherman, dan pihak swasta Sendy Perico.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif sebelumnya mengatakan, kasus suap ini bermula dari laporan Sendy atas dugaan pihak yang melarikan uang investasinya sebesar Rp11 Miliar.

Laode mengatakan, Sendy berinisiatif memberikan uang kepada jaksa yang menangani perkaranya. Kala itu Sendy berharap jaksa bisa memperberat pihak yang melarikan uang investasinya. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...