Connect with us

Nasional

Ini Ancaman Buwas yang Dinilai Coreng Citra Pemerintah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Sejumlah pihak meminta Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menyelesaikan masalah terkait wacana Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengancam akan mundur dari jabatannya, apabila tidak melibatkan Bulog dalam penyaluran BPNT.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, ancaman yang dikemukan Buwas menunjukkan kesan emosional yang kental dan mengedepankan ego sektoral, serta mencoreng citra pemerintah secara keseluruhan.

Karena itu, Ace mengingatkan Buwas agar tidak emosional dalam merespons kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin.

“Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepada dingin,” kata Ace saat dihubungi, Rabu (3/7).

Advertisement

Ace melanjutkan, program BPNT yang dijalankan oleh Kemensos sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi konkret, bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga Bulog.

Bulog bisa menyuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikad baik untuk membantu masalah beras di Bulog.

Lebih lanjut kata politikus Golkar ini, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.

”Jika hanya mengedepankan ego sektoral, maka masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi program ini, untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan agar terserapnya beras Bulog,” jelas Ace.

Advertisement

Ace juga membeberkan masalah beras di Bulog yang juga kerap mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat karena kualitasnya yang kurang memadai.

“Masak beras yang ngendap itu diserahkan ke masyarakat. Masyarakat jangan sampai dicekoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadai,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan penyaluran BPNT atau Rastra, dalam hal ini Kementerian Sosial.

Banjir Peminat, Sekolah di Gowa Tambah Kuota

Berkas Kivlan Zen dan Sofyan Jacob Dilimpah ke Jaksa

Jadwal Siaran Langsung TV Madura United vs PSM

Advertisement

“Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antarpemerintah,” ujar Enny.

Dia juga mengkritik sikap Buwas yang main ancam mundur dalam menanggapi masalah program yang sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat.

“Memang model komunikasi ancam mengancam mundur ini sangat buruk, kami tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi. Tapi Pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, seharusnya tidak ada ancam mundur begitu,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Buwas menyatakan siap mundur dari jabatan Direktur Utama Bulog.

“Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya,” tegasnya, Selasa (2/7). (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...