Connect with us

Nasional

Laode M Syarief Masih Ingin Bertahan di KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Nama-nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih ditutup rapat panitia seleksi (pansel). Namun, sebagian capim itu sudah mengumumkan pendaftaran dirinya sebagai kandidat komisioner lembaga superbodi tersebut. Hingga pendaftaran ditutup pukul 00.00 Jumat (5/7), total ada 384 nama yang masuk sebagai kandidat.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Selain Polri, kejati, dan internal KPK, ada dari TNI, pengacara, hakim, akademisi, serta swasta. Nama-nama yang lolos administrasi baru dirilis secara resmi oleh pansel pada Kamis (11/7).

Berdasar informasi yang dihimpun, 16 nama dari KPK yang dipastikan telah mendaftar capim berasal dari beragam elemen. Mulai pimpinan, penasihat, pejabat struktural, hingga pegawai spesialis tingkat madya dan utama. Tiga orang komisioner yang mendaftar adalah Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, dan Laode M. Syarief.

Di level pejabat struktural ada Pahala Nainggolan (Deputi Penindakan), Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi), Giri Suprapdiono (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat), dan Chandra Sulistio Reksoprodjo (Kepala Biro Sumber Daya Manusia).

Dari level pegawai spesialis ada lima orang. Yakni, M. Najib Wahito, Abdul Jalil Marzuki, Hotman Tambunan, Adhi Setyo Tamtomo, dan Insan Fahmi.

Advertisement

Mayoritas lebih dari 10 tahun menjadi pegawai tetap KPK. Pendaftar lainnya merupakan ahli di strategis nasional (stranas) pencegahan korupsi yang berkantor di KPK, yakni Dedi Haryadi, Fridolin Berek, dan Hayi D.M.

Sementara itu, meski merekomendasi 11 perwira tinggi (pati), Polri belum mengetahui secara pasti siapa saja yang akhirnya mengikuti seleksi. Keputusan mendaftar atau tidak merupakan hak masing-masing individu. “Pati itu bila mendaftar merupakan hak individu,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Salah satu pati Polri yang sudah terbuka “mendeklarasikan” diri mendaftar capim adalah Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik (Sospol) Irjen Ike Edwin. Dia menyerahkan berkas pendaftaran langsung kepada pansel dengan diantar anak istrinya naik taksi pada Kamis (4/7).

Polres Banyumas Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis

Start di Posisi 11, Rossi: Hubungan Saya Sedang Tidak Fantastis

Nikita Mirzani Pesan Agar Kriss Hatta Tak Nyelutuk Lagi

Advertisement

Ike Edwin pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri pada 2010. Pada tahun itu, Polri melalui satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum (PMH) berhasil mengamankan mafia pajak Gayus Tambunan yang bersembunyi di Singapura. Penjemputan tersebut digadang-gadang merupakan salah satu prestasi Ike Edwin.

Selain Ike Edwin, capim KPK dari Polri yang dipastikan mendaftar adalah Irjen Antam Novambar. Kepastian itu diperoleh Jawa Pos dari sumber internal kepolisian. Antam kini menjabat wakil kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menyebut capim yang berasal dari internal KPK memiliki kelebihan. Mereka dianggap lebih memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi KPK saat ini. Khususnya terkait masalah intervensi dan konflik kepentingan.

“Itu kelebihan dari dalam, seharusnya jadi nilai lebih dibanding (capim) yang lain,” katanya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...