Kata Pengamat, PAN dan Demokrat Boleh Dirangkul, Tetapi Tidak Kursi Menteri

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi menilai, presiden terpilih hasil Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi), sebaiknya tak mengajak gerbong parpol pendukung Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Alasan Ari, dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kelompok oposisi untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Selain itu, juga sebagai bentuk apresiasi Jokowi terhadap partai politik pendukungnya, yang telah bekerja keras selama masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung.

Jokowi harus menyeimbangkan sinergitas kader partai yang mumpuni dengan kebutuhan profiling kabinet mendatang yang sarat dengan tantangan.

Reaksi Nasdem Terkait Jokowi Tegur 4 Menteri

Pimpinan MPR Banyak Diperebutkan Elite Parpol

Advertisement

Pengamat: Tak Jadi Menteri, AHY Lebih Leluasa Bermanuver untuk 2024

“Istilahnya, kader-kader partai pengusung Jokowi-Amin saja sudah full, mengapa juga harus menarik kader partai lain yang kemarin jelas-jelas ‘membantai’ dan ‘membully’ habis Jokowi-Amin dengan serangan fitnah dan hoaks,” ujar Ari, Selasa (9/7).

Menurut pembimbing disertasi di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini, Partai Demokrat dan PAN boleh saja dirangkul Jokowi. Tetapi tidak harus diganjar dengan kursi menteri.

“Partai yang mendukung Jokowi di periode kedua, saya yakini akan mendapat bonus elektoral di Pilpres maupun Pileg 2024 mendatang,” pungkas Ari. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn