Pakar Setuju Amnesti, Tak Ada Alasan Jokowi Tak Beri Pengampunan

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak punya alasan lagi untuk tidak memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Sebab, para pakar hukum yang diundang Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyatakan setuju jika amnesti diberikan kepada mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu.

Para pakar tersebut, antara lain, Muladi, Gayus Lumbuun, Ganjar Laksmana Bonaprapta, Feri Amsari, Anugerah Rizki Akbari, Bivitri Susanti, dan Adi Putra Saputra. Yasonna juga mengajak beberapa Dirjen untuk memberikan masukan dalam forum focus group discussion (FGD) di kantor Kemenkum HAM Senin malam (8/7) tersebut. Mereka berkumpul untuk membahas kasus Baiq Nuril.

Pertemuan itu bakal dikonkretkan dalam bentuk kajian yuridis untuk diberikan kepada Jokowi. Pertemuan tersebut juga menghadirkan Baiq Nuril. Dia diminta menjelaskan secara langsung awal mula peristiwa yang menjeratnya. Namun, saat delapan pakar mengadakan pembahasan internal, Nuril diminta meninggalkan ruangan.

Feri Amsari menyatakan, seluruh pakar yang hadir dalam pertemuan tersebut menyetujui pemberian amnesti kepada Nuril. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu menjelaskan, ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan peserta diskusi. Pertimbangan paling utama adalah aspek kemanusiaan. Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual kini tidak mendapat keadilan. Ibu dua anak itu justru terancam masuk penjara karena berusaha melawan pelecehan seksual tersebut.

Selain itu, ada sisi HAM yang dipertimbangkan peserta diskusi. ”Ibu Nuril ini kan masih memiliki anak kecil. Jadi, bagaimana nasib anaknya jika dia harus dijebloskan ke penjara,” tutur Feri.

Jumras dan Mulawarman Ternyata Baku Ipar, Akbar: Pantas Sama-sama Bikin Gaduh Sulsel

Nadiem, Bahlil, AHY, Achmad Zaky Kandidat Kuat Menteri Milenial

Nadiem, Bahlil, AHY, Achmad Zaky Kandidat Kuat Menteri Milenial

Pemberian amnesti, menurut Feri, tidak hanya berdampak kepada Nuril dan keluarganya. Tetapi juga seluruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Amnesti bisa menjadi bentuk dukungan negara kepada para perempuan tersebut. ”Bahwa negara tidak berdiri di samping pelaku, tapi hadir untuk melindungi korban dan mengejar pelakunya,” tegas pendiri Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.

Dia menegaskan, pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden. Kewenangan itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Tentu dengan mendengar pertimbangan DPR. ”Nah, ini biasanya disalahartikan oleh beberapa pihak yang hanya membaca pasal tersebut tidak secara menyeluruh,” jelas Feri. Dia menyarankan kuasa hukum Nuril segera menyurati presiden untuk meminta amnesti. ”Kami sendiri akan menyelesaikan rekomendasi dalam seminggu ini,” tambah Feri.

Sementara itu, kuasa hukum Baiq Nuril, Maknun Joko Jumadi, berencana meminta dukungan ke DPR. Hari ini dia bersama Nuril akan bertemu dengan pimpinan DPR. Tujuannya, menjelaskan secara langsung perkembangan terkini kasus Nuril. Harapannya, DPR bisa mendukung pemberian amnesti kepada Nuril. ”Tapi, kita lihat saja nanti,” katanya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn