Kepala BKN Beber Penghambat Perpres Gaji PPPK, Ini Dia

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI mendesak pemerintah segera mengangkat sekitar 51 ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi Februari 2019.rn

Wakil rakyat di Senayan juga meminta agar Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK segera diterbitkan. Menanggapi desakan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membuka fakta sebenarnya.rn

Bima mengungkapkan, pembahasan dua Rancangan Perpres yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK sebenarnya sudah lama selesai. Dua regulasi yaitu Perpres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK serta Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Kedua Rancangan Perpres tersebut sudah selesai diharmonisasi sejak Desember 2019.rn

Kemudian diajukan kepada presiden melalui Sekretariat Negara tetapi untuk Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK ditolak. Alasannya, isi Perpres bertentangan dengan beberapa peraturan pemerintah, salah satunya PP 19/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku sejak 12 Maret 2019.rn

“Jadi bukan karena kami membuat prosesnya lama. Harmonisasi sudah lama selesai tetapi karena khawatir Perpres ini bertabrakan dengan PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, makanya diinisiasi ulang’,” jelas Bima saat raker dengan Komisi II DPR.rn

Hal ini mengharuskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN membuat perubahan-perubahan dalam rancangan Perpres. “Jadi yang dilihat itu apakah ada kewajiban presiden untuk menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK,” ujar Bima.rn(Fajar)rn