Connect with us

Nasional

Survei Charta Politika, Ini Menteri dengan Kinerja Terbaik

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di posisi teratas sebagai menteri berkinerja terbaik. Di bawahnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Demikian survei terbaru Charta Politika pada 6-12 Juli 2020. Survei dilakukan melalui wawancara lewat telepon menggunakan metode simple random sampling.

Jumlah responden 2000 orang se-Indonesia, dengan Margin of Error 2.19% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan nama Prabowo, Sri Mulyani, Erick Thohir dan lainnya dijawab responden ketika diajukan pertanyaan terbuka soal menteri Kabinet Indonesia Kerja yang dinilai punya kinerja terbaik.

“Menteri berkinerja terbaik ada Prabowo Subianto (12,8%), Sri Mulyani (11,5%). Berikutnya Erick Thohir (5,8%), kemudian Pak Mahfud MD (4,6%),” ujar Yunarto saat merilis survei bertajuk “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19” yang dirilis pada Rabu (22/7).

Lewat survei itu, Charta juga menyertakan survei trend tentang kepercayaan publik pada lembaga lembaga tinggi negara. Di mana, TNI menempati posisi teratas (87,8%), Presiden (83,2%), Polri 72,2%), KPK (71,8%), MPR (62%).

Advertisement

Di bawahnya ada Kejaksaan Agung (61,6%), DPR (61%), DPD (60,5%), Mahkamah Konstitusi (60%) dan Mahkamah Agung (59,4%).

Dalam temuan survei itu menurut Yunarto, kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin terlihat meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan pada kinerja pemerintah pusat di bulan Mei dan Juni.

Kemudian, penilaian responden terhadap kondisi politik cenderung stagnan, baik pada masa pra ataupun masa pandemi Covid-19. Sementara penilaian terhadap kondisi hukum cenderung mengalami penurunan.

“Optimisme terhadap kondisi ekonomi cenderung meningkat pada masa tiga bulan pandemi Covid-19, meskipun masih jauh dari optimisme sebelum terjadinya pandemi,” ujar Yunarto.

Temuan lainnnya, kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet. “Di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden (73,1%) juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet,” tambahnya. (jpnn/fajar)

Advertisement

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...