Connect with us

Nasional

Komunitas Anak Muhammadiyah: Nadiem Makarim Kelola Pendidikan seperti Perusahan Online

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim semakin terpojok.

Setelah ditinggalkan NU dan Muhammadiyah, giliran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan hal serupa. PGRI mengikuti jejak NU dan Muhammadiyah mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Tak hanya itu, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Nadiem Makarim dari jabatan Mendikbud.

Nadiem dianggap seperti menciptakan keributan dan kerusuhan di dunia pendidikan. Nadiem dituding sebagai perusak hubungan Presiden dengan ormas keagamaan.

Koordinator Nasional Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM), Amirullah Hidayat mengingatkan Nadiem bahwa mengelola lembaga negara berbeda dengan tata kelola korporasi.

Advertisement

“Nadiem mengelola pendidikan seperti mengelola perusahan online dibuatnya, apakah ini karena latar belakang beliau seorang pengusaha transportasi online yaitu Gojek?” ujar Amirullah kepada wartawan, Jumat (25/7).

Kata Amirullah, jika diperhatikan dengan seksama maka Nadiem Makarim sejak jadi mendikbud tidak menghadirkan satu prestasi yang cukup membanggakan.

“Justru yang terjadi sering kali memunculkan kebijakan kontroversial yang menyebabkan perdebatan publik seperti lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam seleksi program organisasi penggerak (POP),” bebernya.

Bahkan, akibat keputusannya itu kemudian Nahdlatul Ulama, MUhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kompak meninggalkan POP Kemendikbud.

“Kebijakan ini membuat banyak pihak yang tersinggung, seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama, yang merasa terhina akibat kebijakan tersebut. Karena Muhamamdiyah dan NU disamakan dengan organisasi pendidikan yang dibiayai CSR perusahaannya sendiri,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Advertisement

Untuk menghindari kontroversi-kontroversi lain di kemudian hari, Amierullah menilai sudah saatnya Presiden Jokowi mencari figur baru untuk membangun dunia pendidikan nasional.

“Maka kita meminta Presiden Jokowi untuk Mencopot Nadiem Makarim, masih banyak tokoh berlatar belakang pendidikan yang mampu menjadi Mendikbud,” tegasnya.

“Sebab kalau Nadiem Makarim dipertahankan, bisa membuat hubungan Presiden dengan ormas keagamaan akan rusak,” tandas Amirullah.(rmol/pojoksatu)

rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...