Abdul Wachid Dorong Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 yang Lebih Efisien dan Berkeadilan

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan lebih baik, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya kesiapan anggaran dan koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan haji dapat berjalan tepat waktu dengan kualitas layanan yang maksimal.

“Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Kementerian Agama segera melakukan pergeseran anggaran SBSN dan PNBP tahun 2026 sebesar Rp523,27 miliar,” tegas Wachid.

Selain persoalan anggaran, Komisi VIII juga meminta agar seleksi petugas haji dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan fokus pada peningkatan pelayanan kepada jemaah. DPR menekankan agar verifikasi terhadap penyedia layanan haji dilakukan menyeluruh sebelum kontrak tahun jamak ditandatangani.

Wachid juga menegaskan bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tidak boleh menurunkan kualitas layanan. DPR turut meminta standarisasi biaya tes kesehatan (istiṭhā‘ah) dan memastikan Kartu Nusuk dibagikan di embarkasi keberangkatan.

Selain itu, DPR mendorong peningkatan layanan penerbangan dan konsumsi jemaah, dengan sistem full board di hotel mulai tahun 2027. Komisi VIII juga meminta keterlibatan tenaga musiman dan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah untuk memperkuat pelayanan di lapangan.

Menutup rapat, Abdul Wachid menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses persiapan haji.

“Ibadah haji adalah amanah besar umat. Negara wajib memastikan setiap rupiah dan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada jemaah,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi bentuk nyata sinergi DPR dan pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah Indonesia.

×