Afiliasi Parpol, Calon Hakim Adhoc Dipastikan Dicoret

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Komisi Yudisial (KY) menegaskan akan melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim ad hoc Tipikor. Lembaga itu memastikan tidak akan meluluskan peserta seleksi yang terafiliasi dengan partai politik (parpol).

Upaya penelusuran itu semakin kuat setelah Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) ikut melakukan investigasi terkait 125 peserta calon hakim ad hoc Tipikor.

“Kami akan melakukan cek ulang, apabila mengarah ke latar belakang politikus. Itu jadi catatan bagi kami,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).

Sukma menyampaikan, dalam rekrutmen hakim ad hoc tipikor ini para peserta tentu mengikuti serangkaian tes. Dari hasil tes itu didapatkan sejumlah nama-nama kandidat kuat. Lantas dilakukan seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi ini termasuk juga dengan penelusuruan rekam jejak terhadap latar belakang para hakim. Apakah terafiliasi partai politik atau tidak.

“Kalau sekarang mereka (peserta seleksi, red) tetap berhak mengikuti tes kualitas. Tahapan penelusuran track record masih agak di belakang,” ujarnya.

Disanksi DKPP, Ini Tanggapan Komisioner KPU Ilham Saputra

1 Jam Mengudara, Penerbangan Delta 1425 Nyaris Celaka

Korupsi BLBI, KPK Periksa Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli

Menurut dia, dalam proses seleksi hakim agung maupun hakim ad hoc Tipikor, integritas merupakan hal yang paling utama. Sebab integritas itu akan berpengaruh terhadap putusan yang mereka buat dalam bersidang.

Sebelumnya, KPP mencatat terdapat 16 orang calon hakim ad hoc Tipikor yang memiliki afiliasi politik. Baik karena pengalaman menjadi calon atau anggota legislatif, anggota ormas sayap partai, atau tim kampanye politik.

Selain itu, KPP mencatat bahwa dari ada 41 orang calon yang termasuk wajib lapor LHKPN. Namun ada 18 orang yang tidak melaporkan kekayaannya.

Bahkan terdapat juga calon hakim ad hoc yang tercatat pernah dijatuhi sanksi disiplin. Oknum itu mencoba mengelabui pansel dengan mencantumkan informasi palsu pada berkas pendaftaran.

“Hanya sedikit yang mencantumkan pengalaman yang bersentuhan dengan isu antikorupsi. Padahal profesi penegak hukum seperti advokat, hakim dan akademisi mendominasi pendaftaran,” jelas peneliti ICW Tama S Langkun yang tergabung dalam KPP, Senin (8/7). (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn