Politik
Ahmad Muzani: Wartawan adalah Mata dan Kata Hati Rakyat
Published
11 bulan agoon
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara turut mempengaruhi tugas serta kewenangan MPR dalam menjaga ideologi negara. Namun, menurutnya, saat situasi bangsa berjalan stabil, peran menjaga ideologi seringkali dianggap tidak lagi penting.
“Padahal, pemahaman tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan harus terus ditumbuhkan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kesadaran terhadap ideologi bangsa,” ujar Muzani, Sabtu (25/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Media Gathering Komisariat Wartawan Parlemen (KWP) di Bandung, Jumat (24/10/2025). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi MPR dan Media dalam Merawat Kebhinekaan”.
Turut hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Kelompok DPD di MPR Dedi Iskandar Batubara, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan Sodik Mujahit, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta Ketua KWP Ariawan.
Muzani menyampaikan apresiasi atas peran media dalam membantu MPR menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.
“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan peran para wartawan yang terus membantu memberitakan tugas-tugas MPR,” katanya.
Ia menegaskan, MPR selalu terbuka terhadap masukan, pandangan, maupun kritik dari berbagai pihak, termasuk dalam wacana amandemen UUD 1945.
Menurutnya, menutup rapat peluang amandemen sama saja dengan menutup ruang bagi lahirnya ide-ide cemerlang untuk masa depan bangsa. Namun, membuka peluang perubahan secara mudah juga berisiko terhadap stabilitas konstitusi.
“Ada yang menginginkan amandemen, ada juga yang menilai sudah cukup. Karena itu, kemitraan MPR dengan wartawan menjadi penting. Pertanyaan wartawan sering kali menuntun kami menemukan ide yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” ungkap Muzani.
Ia kemudian menyinggung sejarah pergerakan bangsa pada Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, ketika Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Usulan itu ditolak oleh wartawan asal Madura, Mohammad Tabrani Soerjowitjirto, yang memperjuangkan istilah bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa.
“Perdebatan itu baru tuntas pada Kongres Pemuda Kedua tahun 1928, ketika bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan. Semangat itulah yang menunjukkan betapa pentingnya peran wartawan dalam sejarah bangsa,” ucap Muzani.
Ia menegaskan, wartawan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa.
“Wartawan adalah mata dan kata hati rakyat. Mereka menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat—baik kegelisahan, kebahagiaan, maupun harapan rakyat,” tutup Muzani.
You may like
Sugiat Santoso Ungkap Temuan 10 Bangunan di Lapas Cibinong, Minta Segera Ditertibkan
Presiden Prabowo Subianto Resmikan Wajah Baru Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
Kenang Jasa Pahlawan Revolusi, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026
Presiden Prabowo Siapkan Bantuan Pangan dan Subsidi Upah Kuartal IV untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Harap Polri Makin Dekat dengan Rakyat, PKB Dukung Pergantian Kapolri
Karopeg Setjen Kemhan Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat TNI dan PNS Kemhan, Momentum Perkuat Tanggung Jawab dan Profesionalisme
Kemhan RI Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026
3 Anggota DPRD Fraksi Gerindra di Jatim Diamankan Terkait Narkoba: Muhammad Ukasyah, Asrila Diska dan Afif Reza
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

