Connect with us

Politik

Airlangga Pastikan Risiko KUR Klaster Lebih Terukur untuk Perbankan

Published

on

Kabarpolitik.com–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster memiliki tingkat risiko lebih terukur. Terutama risiko bagi sektor perbankan.

Airlangga mengatakan, KUR Klaster membantu pembiayaan kelompok usaha yang memiliki pasar yang lebih jelas. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, pemerintah akan terus mendorong perluasan KUR Klaster sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Bagi perbankan, itu tingkat risikonya lebih terukur karena dalam hal ini ada pengumpul atau agregator, ada off taker atau penjamin pembeli, sehingga seluruhnya masuk di dalam ekosistem dengan produk yang mempunyai pasar yang jelas,” tutur Airlangga usai mendampingi Presiden Jokowi saat Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Menko Airlangga menambahkan, KUR Klaster diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pemasok bagi pasar yang jelas. Misalnya, kata dia, untuk UMKM di beberapa pesantren serta para UMKM di Bali yang menjadi pemasok bagi sebuah toko suvenir besar.

“Model-model ini lah yang ingin didorong oleh pemerintah termasuk UMKM di Bali, misalnya toko suvenir Krisna, dia terdiri dari beberapa UMKM, dan UMKM yang menjadi vendor ataupun menjadi supplier di toko Krisna diberikan kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Advertisement

Ketum Golkar menegaskan, penyaluran KUR tahun 2022 sudah mencapai Rp 335,29 triliun. Padahal alokasi untuk KUR Klaster mencapai total Rp 373 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta program KUR Klaster diperbanyak dan diperluas. Presiden berharap KUR Klaster bisa meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM di Indonesia.

“Saya senang sekarang ada model KUR klaster, ini benar, memang harus diklasterkan, harus diklasterkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi mengaku senang karena KUR klaster telah berkembang. Misalnya, ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren. Menurutnya, model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat penjamin yang mendukung pembelian produk UMKM.

“Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar rupiah untuk urusan hortikultura, sayurnya dibeli, kemudian dijual lewat usaha yang memiliki jaringan yang banyak, sehingga jelas off taker-nya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas,” kata dia.

Advertisement

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...