Connect with us

Politik

Anggaran BIG Rp2,46 Triliun Disepakati, Rokhmat Tekankan Akurasi Data Geospasial

Published

on

Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar.

Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Plt. Kepala BIG dan Plt. Kepala BAPETEN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Legislator Gerindra itu menyoroti pentingnya akurasi data geospasial BIG dalam mendukung perencanaan tata ruang sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana. Menurutnya, data dan peta yang akurat dibutuhkan untuk mencegah tumpang tindih perizinan tata ruang dan investasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.

“Data peta geospasial BIG ini adalah fondasi pembangunan. Keakuratannya sangat krusial agar tidak ada tumpang tindih izin tata ruang dan investasi, sekaligus memperkuat kewaspadaan awal kita terhadap potensi bencana,” kata Rokhmat.

Advertisement

Selain sektor geospasial, Rokhmat menyoroti pentingnya pengawasan keselamatan nuklir oleh BAPETEN, terutama dalam pemanfaatan teknologi radiasi di fasilitas kesehatan dan sektor industri.

“Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir tidak boleh kendur. BAPETEN wajib memastikan seluruh fasilitas radiologi di rumah sakit maupun industri memenuhi standar keamanan tinggi untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Rokhmat juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran agar pelaksanaan program kedua lembaga dapat menjangkau kebutuhan daerah secara optimal.

“Dengan keterbatasan anggaran, prioritas alokasi harus benar-benar menyentuh aspek keselamatan publik dan perlindungan lingkungan,” lanjut Rokhmat.

Berdasarkan paparan dalam RDP, pagu anggaran BIG TA 2027 sebesar Rp2.464.753.706.000 terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp161.204.987.000 dan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebesar Rp2.303.548.719.000.

Advertisement

Sementara itu, pagu anggaran BAPETEN sebesar Rp146.046.466.000 dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp107.015.084.000 serta Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp39.031.382.000.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...