APK Menjamur di Tempat Terlarang

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Menjelang perhelatan pesta rakyat 2019 mendatang, masih ada saja peserta yang melakukan pelanggaran. Bahkan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terus mendapat laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon legislatif (Caleg).

Komisioner Bawaslu Makassar, Zulfikarnain mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari beberapa pihak jika ada Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg yang melanggar dan telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Kecamatan (Panwascam). “Panwascam sudah mengidentifikasi APK yang melanggar itu,” katanya.

Dalam temuan pelanggaran tersebut, pihaknya hanya melakukan teguran kepada partai politik atau caleg yang melakukan pelanggaran. “Kalau sanksi pelanggaran APK berupa teguran dan penertiban,” tuturnya.

Zulfikarnain membeberkan jika hampir keseluruhan partai politik telah melakukan pelanggaran dengan memasang APK di tempat yang telah dilarang. “Tai kami sudah sampaikan kepada mereka agar tidak lagi memasang APK di tempat yang dilarang. Hampir semua partai melakukan itu. Tapi kami sudah tegur,” tegasnya.

Bahkan kata dia, ada parati politik yang melakukan pemasangan APK di Kantor BUMN. “Ini bisa kena pidana dan sedang diproses. APK-nya berada di dalam Kantor BUMN,” jelas Zulfikarnain.

Akan tetapi pihaknya tidak ingin menyebut partai yang bersangkutan karena masih dalam tahapan investigasi. “Belum bisa kami beritahukan ke publik karena masih tahap investigasi,” tutupnya.

Ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari menambahkan, meski telah dilakukan teguran, namun masih ada partai politik yang membandel dengan kembali melakukan pemasangan APK di tempat yang dilarang.

“Kalau teguran sudah disampaikan, namun masih ada yang bandel. Itu mi yang kami lakukan investigasi, kami dapatkan informasi awalnya, selanjutnya mengundang yang bersangkutan untuk diklarifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Bawasklu Sulsel telah menerima laporan terkait adanya APK caleg yang ditempel di angkutan kota (Angkot). “Itu menjadi bahan kami untuk melakukan investigasi,” kata Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad.

Syaiful membeberkan jika dalam aturan PKPU memang melarang peserta Pemilu 2019, baik partai politik, calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota legislatif memasang APK dan bahan kampanye di tempat atau fasilitas umum.

“Di PKPU itu fasilitas umum dilarang (memasang APK). Misalnya kalau dipasang di mobil angkutan umum jelas itu menjadi fasilitas umum. PKPU melarang,” tuturnya.

Selain di angkutan umum, peserta Pemilu dilarang keras memasang APK di fasilitas umum seperti tempat ibadah, rumah sakit dan gedung milik pemerintah.

“Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan dilarang keras dijadikan lokasi pemasangan alat peraga. Semoga menjadi perhatian untuk semua peserta,” sebutnya. (fahrullah/raksul/fajar)

rn
source