Apresiasi Kongres Ekonomi Umat II, Kadin Ajak Bangkitkan Industri Syariah

JAKARTA – Kepala Badan Ekonomi Syariah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorosiko ajak membangkitkan industri syariah melalui Kongres Ekonomi Umat II.

“Kami mewakili Badan Ekonomi Syariah Kadin, sangat mendukung kongres Ekonomi Ulama yang kedua ini. Kami juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi membangkitkan ekonomi umat di Indonesia,” katanya mewakili ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, saat diwawancarai, Ahad (12/12).

Menurutnya, Kongres Ekonomi Umat II yang diselenggarakan oleh MUI pada 10-12 Desember 2021, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat memiliki visi dan misi yang sama dengan program Badan Syariah Kadin.

Karenanya perlu sinergi dan kolaborasi yang intensif antara seluruh stakeholder untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 produsen halal di dunia.

Lebih lanjut, kata Taufan, dengan terwujudnya Indonesia sebagai produsen halal dunia, maka ekonomi umat diharapkan bangkit akan tercapai.

Ia mengaku menyambut positif dengan digelarnya Kongres Ekonomi Umat kedua MUI ini. Sebab, sebagai organisasi wadah pengusaha, Kadin memiliki fungsi mengayomi bisnis dari tingkat mikro hingga nasional.

“Dikarenakan Kadin membawahi serta mengayomi bisnis-bisnis ekonomi dari tingkat usaha mikro, menengah, swasta dan BUMN. Melalui program-program tersebut diharapkan bisa terus memberikan sumbangsih pada ekonomi umat,” jelasnya.

Di samping itu, Taufan menegaskan bahwa Kadin secara berkala pada bulan Oktober mengadakan festival ekonomi syariah.

Oleh sebab itu, usulannya kepada Wapres RI agar menjadikan bulan Oktober sebagai bulan ekonomi syariah Indonesia.

Taufan juga menyatakan gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui resolusi jihad ekonomi, akan mendorong percepatan industri syariah di Indonesia.

Ia berharap, pengusaha muda Indonesia agar mulai berpikir untuk kuasai pasar ekspor dengan percaya diri. Hal ini didasari adanya teknologi serta perubahan paradigma Kementeri Luar Negeri yang telah mendukung kebijakan perdagangan Indonesia di manca negara.

(Sadam Al-Ghifari, Isyatami Aulia/Angga)