Azrul Tanjung Ok Pasal Makar Dipakai Jerat People Power

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Koordinator Nasional Garda Matahari, Muhammad Azrul Tanjung mendukung pernyataan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian yang akan menggunakan pasal terkait makar di KUHP, untuk menindak pihak yang mengajak gerakan people power.

Menurut Azrul, KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan pemilu dengan baik. “Gerakan people power mengada-ngada dan tidak sesuai dengan konstitusi. Apalagi gerakan ini untuk menentang keputusan hasil pemilu 2019,” kata Azrul, Kamis (9/5).

Azrul menambahkan, people power yang sebenarnya terjadi pada 17 April, yang mana saat itu masyarakat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara. “Tidak perlu adanya people power, kita tunggu saja hasil perhitungan KPU,” cetusnya.

Azrul menjelaskan, jika ada protes terkait perhitungan pemilu maka harus dilakukan sesuai konstitusi. Ada mekanisme yang mengatur hal tersebut, jangan sampai ada kegiatan yang mengarah pada perpecahan yang akan memancing kelompok-kelompok lain bertindak serupa. “Silakan protes. Ada mekanisme yang harus diikuti,” ucapnya.

Baca: Densus 88 Amankan 2 Bom Pipa dari Toko Ponsel

Sebelumnya, Kapolri menyebutkan aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu, bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan.

Azrul juga mengkritisi ijtimak ulama III. Dia menilai ijtimak ulama III sarat kepentingan politik terkait Pilpres 2019.

“Ijtima ulama III tidak mewakili ormas Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, melainkan suara para ulama pendukung Prabowo-Sandi,” tutupnya. (jpnn)

rn