Connect with us

Politik

Bahtra Tinjau Pelayanan Pertanahan Pontianak, Dinilai Cepat dan Inovatif

Published

on

Tim Komisi II DPR RI melakukan pengawasan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak untuk meninjau langsung pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas layanan publik berjalan optimal, cepat, serta memberikan kepastian hukum.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa pihaknya meninjau seluruh alur pelayanan, mulai dari proses pengajuan hingga penyelesaian dokumen pertanahan.

“Kami berkeliling di Kantor Pertanahan Pontianak untuk melihat langsung bagaimana pelayanan pengurusan dari awal,” ujar Bahtra di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga menyoroti kecepatan pelayanan terhadap sejumlah kasus, termasuk pengurusan kehilangan surat tanah. Bahtra mengungkapkan bahwa proses penanganan berjalan sangat cepat.

“Saya sempat menanyakan kasus kehilangan surat tanah, dan alhamdulillah prosesnya sangat cepat,” katanya.

Advertisement

Bahtra menilai, salah satu hal yang menarik dari Kantah Pontianak adalah inovasi Layanan Tanpa Turun (Lantatur) atau layanan drive thru, yang dinilai sebagai terobosan dalam pelayanan pertanahan.

“Ini bisa menjadi contoh bagi kantor pertanahan lainnya. Biasanya drive thru kita temui di ATM atau restoran, tapi di sini BPN sudah menerapkannya untuk pelayanan pertanahan,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, mekanisme layanan dilakukan dengan pengajuan permohonan di dalam kantor, sementara pengambilan dokumen dapat dilakukan melalui fasilitas drive thru. Inovasi ini dinilai mampu memangkas waktu layanan dan mempermudah masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.

Lebih lanjut, Komisi II menilai Kantah Pontianak telah masuk kategori data lengkap, sehingga mendukung percepatan layanan pertanahan.

“Masyarakat menginginkan kepastian hukum dan proses yang cepat, bahkan lebih cepat dari ketentuan 7 sampai 14 hari. Indikatornya bisa dilihat dari indeks kepuasan masyarakat,” ucapnya.

Advertisement

Komisi II DPR RI berharap inovasi pelayanan di Kantah Pontianak dapat direplikasi oleh kantor pertanahan lainnya di daerah maupun kabupaten/kota.

“Kami berharap model pelayanan seperti ini bisa ditiru untuk memaksimalkan pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan,” tutup Bahtra.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...